DBH Sawit Samarinda Turun, DPRD Ungkap 150 Ribu Usaha Jadi Kunci PAD
UpdateIKN.com, Samarinda – Samarinda kembali dihadapkan pada penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi ini membuat DPRD Samarinda menyoroti perlunya pergeseran strategi ekonomi daerah, dari ketergantungan sektor komoditas ke penguatan ekonomi berbasis jasa dan UMKM.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa tren penurunan DBH sawit merupakan hal yang tidak bisa dihindari mengingat karakter Samarinda sebagai kota jasa, bukan daerah perkebunan.
“Sejak awal Samarinda ini memang bukan basis perkebunan. Jadi wajar kalau kontribusi DBH sawit tidak besar,” ujar Iswandi beberapa waktu lalu.
Pada 2026, DBH sawit yang diterima Samarinda tercatat hanya sekitar Rp127 miliar. Angka tersebut dinilai belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan pembangunan kota yang terus meningkat setiap tahun, terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan publik.
“Kalau dibandingkan kebutuhan pembangunan, jelas masih jauh dari ideal,” katanya.
Namun di tengah menurunnya kontribusi sektor sawit, DPRD justru menyoroti potensi besar ekonomi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal.
Berdasarkan pemetaan berbasis data digital, terdapat sekitar 150 ribu unit usaha di Samarinda yang tersebar di berbagai sektor jasa dan perdagangan.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 122 ribu usaha telah terdaftar di MPTSP, sementara puluhan ribu lainnya tercatat memiliki klasifikasi usaha resmi.
“Ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Samarinda sebenarnya ada di UMKM dan sektor jasa,” ujar Iswandi.
Dia menegaskan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan harus bertumpu pada penguatan pelaku usaha lokal, bukan semata mengandalkan dana transfer pusat yang fluktuatif seperti DBH sawit.
“Yang harus kita kejar adalah pertumbuhan ekonomi yang sehat, tanpa membebani masyarakat kecil,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
