UpdateIKN.com, Samarinda – Sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) langsung dihadapkan pada target besar.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meminta mereka tidak menghabiskan waktu untuk beradaptasi, melainkan segera bekerja mengejar target pembangunan yang dinilai memasuki fase krusial.
Pesan itu disampaikan Rudy usai melantik dan mengambil sumpah jabatan 110 aparatur sipil negara (ASN) di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (29/6/2026).
Pelantikan tersebut terdiri atas 9 pejabat pimpinan tinggi pratama, 45 pejabat administrator, 37 pejabat pengawas, dan 19 pejabat fungsional.
Menurut Rudy, jabatan yang kini diisi merupakan posisi strategis yang sebelumnya dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt). Karena itu, para pejabat definitif diminta langsung mempercepat kinerja organisasi tanpa harus menunggu proses penyesuaian.
“Kepala dinas yang baru ini tidak untuk beradaptasi lagi, tetapi untuk berakselerasi. Yang lama harus transfer knowledge agar kita bisa segera mengejar target-target kita. Golden time kita ada di Juli dan Agustus,” kata Rudy.
Ia mengatakan, percepatan kerja menjadi kebutuhan karena pemerintah daerah tengah mengejar sejumlah program prioritas yang harus diselesaikan pada semester kedua tahun ini. Pergantian pejabat di lingkup Pemprov Kaltim, kata dia, tidak boleh menghambat jalannya program yang sudah berjalan.
Untuk itu, Rudy meminta pejabat yang bergeser dari jabatannya tetap mendampingi penggantinya selama masa transisi. Langkah tersebut dinilai penting agar pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki pejabat sebelumnya tidak hilang begitu saja.
“Yang lama tetap membantu transfer knowledge kepada pejabat yang baru. Jadi pekerjaan tidak mulai dari nol lagi,” ujarnya.
Rudy mencontohkan perpindahan Aji Muhammad Fitra Firnanda yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim. Kini ia dipercaya menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, namun tetap diminta membantu proses transisi di instansi yang pernah dipimpinnya.
“Pak Nanda tetap membantu transfer knowledge kepada pejabat yang melanjutkan tugas di sana. Jadi program yang sudah berjalan bisa terus dilanjutkan,” katanya.
Rudy menjelaskan, pengisian sembilan jabatan eselon II dilakukan melalui sistem merit dan manajemen talenta. Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
“Pertimbangannya pertama adalah manajemen talenta. Posisi kepala dinas yang kosong kita isi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita lanjutkan pengisian jabatan lainnya,” ujarnya.
Ia juga memastikan penataan birokrasi di lingkungan Pemprov Kaltim belum selesai. Setelah proses sinkronisasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) rampung, pemerintah provinsi kembali akan melaksanakan pelantikan pejabat untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong.
“Kemungkinan bulan depan kita masih melaksanakan pelantikan lagi beberapa pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV. Kita harus sinkronisasi dulu dengan BKN,” ungkap Rudy.
Adapun sembilan pejabat eselon II yang dilantik yakni Puguh Harjanto sebagai Staf Ahli Bidang III Pemprov Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Faisal sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Ririn Sari Dewi sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Selanjutnya, Arief Murdiyanto sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Siti Sugiyanti sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Syarifah Alawiyah sebagai Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), drg. Ahmad Jais sebagai Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, serta dr. Mazniati sebagai Wakil Direktur Penunjang RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
Rudy berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan hasil kerja dalam waktu singkat. Menurutnya, pengisian jabatan definitif bukan sekadar mengganti nama pejabat, tetapi memastikan birokrasi bergerak lebih cepat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Yang kita inginkan bukan sekadar pergantian pejabat. Yang kita inginkan adalah percepatan kinerja sehingga hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat Kaltim,” pungkas Rudy Mas’ud. (Putri/Par)
