Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
UpdateIKN.com, Samarinda – Samarinda kembali menjadi sorotan karena mencatat angka tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur dengan 50 kasus hingga Maret 2025.
Meski angka ini menunjukkan tantangan besar, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa peningkatan laporan juga menjadi indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan melindungi diri.
“Kita harus melihat peningkatan laporan ini sebagai langkah positif. Artinya, masyarakat sudah mulai berani dan sadar bahwa kekerasan tidak boleh dibiarkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap kasus dengan perlindungan yang nyata bagi korban,” katanya.
Kata dia, pemerintah jangan hanya terpaku pada angka laporan. Fokus utama harus pada edukasi masyarakat agar mereka mengerti hak-hak korban dan sistem perlindungan yang sudah ada. Tanpa edukasi, sistem ini tidak akan berjalan optimal.
Dia juga menyoroti pentingnya sinergi antara regulasi, masyarakat, dan lembaga pelindung.
“Regulasi sudah ada, aparat sudah berusaha. Namun tanpa dukungan penuh dari masyarakat dan lembaga yang kuat, perlindungan bagi perempuan dan anak tetap akan lemah,” ujarnya.
Selain itu, Sri menyampaikan keprihatinan terkait fasilitas rumah aman yang belum ideal.
“Rumah aman harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi korban untuk pulih. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas dan tenaga profesional agar bisa memberikan perlindungan maksimal,” ujarnya.
DPRD Samarinda mendorong agar pendekatan yang komprehensif segera diterapkan, menggabungkan penguatan regulasi, partisipasi masyarakat, dan pengembangan kelembagaan perlindungan. Dengan langkah ini, diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Samarinda dapat ditekan secara signifikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Andi Putra, turut menegaskan komitmen pemerintah.
“Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dan memperluas edukasi ke tingkat desa dan kelurahan. Perlindungan perempuan dan anak adalah prioritas kami, dan kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkannya,” ujarnya. (Putri/ADV)
