UpdateIKN.com, Samarinda – Ekonomi digital Kalimantan Timur terus memperlihatkan perkembangan. Perluasan penggunaan QRIS dan uang elektronik membuat transaksi nontunai semakin menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mencatat jumlah pengguna QRIS di daerah ini mencapai 975 ribu pada Juli 2026, tumbuh 19 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, jumlah merchant QRIS mencapai 902 ribu, meningkat 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jumlah pengguna dan merchant tersebut masing-masing memberikan kontribusi sebesar 29 persen dan 26 persen terhadap total akseptasi QRIS di Kalimantan,” kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltim Jajang Hermawan, usai Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026).
Pertumbuhan merchant yang mencapai 35 persen menunjukkan perluasan penggunaan pembayaran digital tidak hanya terjadi di sisi konsumen. Semakin banyak pelaku usaha menyediakan QRIS sebagai pilihan pembayaran bagi pelanggan.
“Sekarang sampai pedagang kecil, UMKM mikro juga menggunakan,” ujar Jajang.
Perkembangan tersebut semakin terlihat dari transaksi uang elektronik. Pada Juli 2026, transaksi uang elektronik di Kaltim tumbuh 58 persen secara tahunan dan memberikan kontribusi 34 persen terhadap total transaksi uang elektronik di Kalimantan.
“Selain itu, transaksi uang elektronik tumbuh kuat sebesar 58 persen (yoy) dan menyumbang 34 persen terhadap total transaksi uang elektronik se-Kalimantan,” kata Jajang.
BI melihat penguatan sistem pembayaran digital tidak dapat dilepaskan dari agenda digitalisasi pemerintah daerah. Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pemerintah daerah didorong memperluas transaksi nontunai sekaligus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
“Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas transaksi pemerintah sekaligus memperluas pemanfaatan pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Jajang.
Namun, pertumbuhan ekonomi digital Kaltim tidak hanya tercermin dari jumlah pengguna dan transaksi. Perkembangan talenta digital juga mulai mengambil peran dalam mempromosikan ekonomi kreatif daerah.
Tim BAJET dari Kaltim berhasil menjadi Juara I QRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 Wilayah Kalimantan. Program tersebut mendorong generasi muda memanfaatkan kreativitas digital untuk memperkenalkan kuliner sekaligus memperluas literasi pembayaran digital.
“Prestasi tersebut mencerminkan peran talenta muda Kalimantan Timur dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus mengangkat potensi kuliner dan ekonomi kreatif daerah,” kata Jajang.
Di tengah ekspansi ekonomi digital tersebut, BI dan pemerintah daerah tetap menghadapi agenda lain yang tidak kalah penting, yakni menjaga daya beli masyarakat. Pada Agustus 2026, Kaltim mencatat inflasi sebesar 0,10 persen secara bulanan dan 3,83 persen secara tahunan.
Kondisi itu membuat pengendalian harga tetap menjadi perhatian. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat strategi 4K, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Perkembangan ini menegaskan pentingnya penguatan sinergi TPID melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujar Jajang.
Penguatan pengendalian inflasi tersebut mendapat apresiasi dalam TPID Awards 2026. Kabupaten Kutai Kartanegara meraih penghargaan sebagai TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2026 Wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi dan stabilitas harga menjadi dua agenda yang saling melengkapi dalam menjaga momentum ekonomi daerah.
Tantangan berikutnya bagi BI Kaltim adalah memastikan perkembangan ekonomi digital memberikan manfaat yang semakin luas, bukan hanya meningkatkan jumlah transaksi. Infrastruktur, tata kelola, talenta, dan kolaborasi tetap menjadi bagian penting agar digitalisasi mampu memperluas peluang ekonomi.
“Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat sinergi digitalisasi daerah dan pengendalian inflasi,” tutup Jajang. (Putri/Par)
