UpdateIKN.com, Waingapu – Pemberantasan korupsi tidak selalu dimulai dari ruang sidang atau meja pemeriksaan. Di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih turun langsung menemui masyarakat untuk menanamkan nilai integritas melalui program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026.
Selama dua hari, 7–8 Agustus 2026, berbagai kelompok masyarakat diajak mengenal lebih dekat pentingnya kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keberanian menolak praktik korupsi. Sasaran kegiatan pun dibuat beragam, mulai dari pejabat dan ASN hingga tenaga kesehatan, pelaku UMKM, serta anak-anak usia dini.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengatakan pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan masyarakat.
Menurut dia, KPK tidak mungkin menjalankan tugas tersebut sendirian tanpa keterlibatan publik di berbagai daerah.
“KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi,” ujarnya.
Cahya menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk membentuk budaya antikorupsi yang tidak hanya muncul ketika ada persoalan hukum. Karena itu, masyarakat Sumba Timur diajak menjadikan integritas sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan budaya antikorupsi,” katanya.
Pesan tersebut disampaikan kepada aparatur pemerintah dan tenaga kesehatan dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi di Aula Patola Ratu.
Para peserta diajak melihat pencegahan korupsi dari sisi pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan kepada masyarakat sangat berkaitan dengan integritas orang-orang yang menjalankannya.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Sumba Timur untuk bersama-sama menggelorakan semangat antikorupsi,” ujarnya.
KPK juga membawa pendidikan antikorupsi ke kalangan anak-anak. Di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, peserta TK dan PAUD mendapatkan pembelajaran mengenai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta keberanian mengatakan hal yang benar melalui metode yang dibuat lebih menyenangkan.
Langkah tersebut menjadi penting karena budaya antikorupsi tidak dibangun secara instan. Nilai integritas perlu diperkenalkan sejak anak-anak agar kejujuran dan tanggung jawab tidak sekadar menjadi materi pelajaran, tetapi tumbuh sebagai kebiasaan.
“Kami ingin semangat antikorupsi dapat terus tumbuh dan dikenalkan kepada masyarakat dari berbagai kelompok,” ujar Cahya.
Sementara itu, masyarakat umum mendapat ruang berinteraksi dengan KPK melalui Pameran Pelayanan Publik dan UMKM di Taman Wisata Swembak. Pameran tersebut menjadi titik pertemuan antara pelayanan pemerintah, produk usaha masyarakat, dan edukasi mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih.
Bagi pelaku UMKM, kehadiran kegiatan tersebut juga membuka ruang untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat.
Di sisi lain, pesan transparansi dan akuntabilitas disisipkan agar pelayanan publik dan aktivitas ekonomi daerah berkembang dalam lingkungan yang menjunjung integritas.
“Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasme masyarakat yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Sumba Timur,” katanya.
Dukungan terhadap JNBA 2026 juga datang dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Sebelum rangkaian kegiatan berlangsung, pemerintah daerah menggelar rapat finalisasi yang melibatkan Wakil Bupati, pimpinan DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Wakil Bupati Sumba Timur menekankan agar seluruh perangkat daerah dan unsur terkait tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan kerja bersama dan pembagian tanggung jawab yang jelas sehingga kegiatan tidak berhenti sebagai seremoni.
Dia juga menilai JNBA menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia pendidikan, dan pelaku usaha dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat pencegahan korupsi.
Antusiasme masyarakat terlihat dari keterlibatan warga dalam sejumlah kegiatan yang digelar sepanjang hari. Pesan antikorupsi tidak hanya disampaikan melalui forum resmi, tetapi juga hadir di ruang publik tempat masyarakat mendapatkan pelayanan, beraktivitas, dan menjalankan usaha.
Cara seperti ini membuat isu pemberantasan korupsi terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebab, persoalan integritas bukan hanya menyangkut kerugian negara dalam jumlah besar, tetapi juga menyangkut kebiasaan kecil seperti berkata jujur, menjalankan tugas dengan tanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan.
Rangkaian JNBA 2026 di Sumba Timur masih berlanjut hingga 8 Agustus. KPK berharap kegiatan tersebut meninggalkan dampak yang lebih panjang setelah program selesai, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama.
“Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Sumba Timur untuk bersama-sama menggelorakan semangat antikorupsi,” tutup Cahya. (*/Par)
