UpdateIKN.com, Samarinda –   Kemudahan masyarakat memperoleh bahan bakar minyak (BBM) tidak cukup hanya dengan menambah jam pelayanan SPBU. Ketepatan distribusi dan kepastian hak konsumen mendapatkan BBM bersubsidi juga harus menjadi perhatian serius.

Hal tersebut menjadi catatan Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyikapi rencana pengoperasian empat SPBU selama 24 jam di Kota Tepian.

Dia menilai, kebijakan memperpanjang waktu pelayanan patut diapresiasi. Namun, langkah tersebut perlu diikuti pembenahan sistem pengawasan agar persoalan distribusi BBM tidak terus berulang.

Salah satu yang menjadi perhatian Iswandi adalah mekanisme pembelian BBM subsidi menggunakan barcode. Sistem yang dirancang untuk mengendalikan konsumsi berdasarkan kuota itu dinilai perlu dipastikan berjalan akurat.

Pasalnya, dia mengaku pernah menemukan kasus ketika seseorang tidak dapat membeli BBM karena kuota hariannya tercatat sudah digunakan, meskipun pemilik barcode merasa belum melakukan transaksi.

“Saya temukan sendiri kasus teman saya mau pakai barcode tapi tidak bisa, katanya sudah dipakai dua sampai tiga kali hari itu,” katanya baru-baru ini.

Temuan tersebut menurutnya tidak boleh dianggap sepele. Sebab, kesalahan pencatatan berpotensi merugikan konsumen yang sebenarnya masih memiliki hak untuk membeli BBM bersubsidi.

Dia meminta Pertamina menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat gangguan pada sistem digital, kekeliruan petugas saat melayani transaksi, atau dugaan penyalahgunaan oleh pihak lain.

“Ini perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan apakah ada kendala sistem, kelalaian prosedur di SPBU, atau tindakan penyalahgunaan oleh pihak tertentu,” tegasnya.

Menurut Iswandi, teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat pengawasan, bukan justru menciptakan hambatan bagi masyarakat. Karena itu, validitas data transaksi harus benar-benar dijaga.

Di sisi lain, Iswandi memberikan apresiasi terhadap langkah PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Regional Kalimantan bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) yang menyiapkan empat SPBU beroperasi selama 24 jam.

Kendati demikian, dia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan hanya dengan meniru daerah lain. Kesiapan distribusi dan kebutuhan masyarakat Samarinda harus menjadi dasar pertimbangan.

“Langkah ini bagus dan tanggap. Namun, jangan langsung dipaksa 24 jam seperti di Bali, harus melihat kondisi lapangan dan kesiapan distribusi daerah masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, kebutuhan BBM masyarakat pada dasarnya dapat terpenuhi apabila distribusi berlangsung sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan.

Empat SPBU yang disiapkan beroperasi sepanjang hari tersebar di Jalan Kesuma Bangsa, Jalan Slamet Riyadi, Jalan AW Syahranie, serta kawasan Sungai Siring di Jalan Poros Samarinda–Bontang menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto. (Adv/DPRD Samarinda)

Iklan