UpdateIKN.com, Samarinda – Keberadaan reklame di Samarinda membutuhkan pengaturan yang lebih terarah. Selain menjaga wajah kota tetap tertata, pemerintah juga dituntut memastikan pelaku usaha mendapatkan perlakuan dan kepastian yang jelas dalam memenuhi kewajiban perizinan.
Persoalan ini menjadi perhatian Komisi I DPRD Samarinda dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penataan reklame harus dibangun melalui aturan yang bisa diterapkan secara efektif. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan larangan dan kewajiban, tetapi juga harus menyediakan mekanisme pelayanan yang mudah dipahami.
Menurutnya, ketidakjelasan prosedur berpotensi membuat pelaku usaha kesulitan memenuhi ketentuan yang berlaku. Padahal, kemudahan memperoleh informasi dan menjalani proses perizinan merupakan bagian penting dalam membangun kepatuhan.
“Kalau kita ingin pengusaha mengikuti aturan, tentu mekanismenya juga harus jelas. Jangan sampai mereka ingin mengurus izin, tetapi justru menghadapi proses yang panjang dan membingungkan,” katanya baru-baru ini.
Dia mengungkapkan, persoalan tersebut turut menjadi pembahasan bersama Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame (HPKR). Sejumlah masukan dari kalangan pengusaha, terutama mengenai lamanya pengurusan administrasi, dinilai perlu diperhatikan sebelum regulasi disahkan.
Samri menilai, aspirasi tersebut menunjukkan bahwa pembenahan penataan reklame tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang pemerintah. Pengalaman pelaku usaha dalam menjalankan proses perizinan juga harus menjadi bahan evaluasi.
“Jangan hanya membuat aturan dari sisi pemerintah. Kita juga perlu mendengar bagaimana kondisi yang dihadapi pengusaha ketika berhadapan dengan proses perizinan,” ujarnya.
Di sisi lain, Samri mengingatkan bahwa reklame merupakan bagian dari fasilitas visual perkotaan yang penempatannya harus dikendalikan. Kesalahan dalam menentukan lokasi maupun konstruksi dapat menimbulkan persoalan ketertiban dan keselamatan.
Karena itu, lanjut Samri, penyederhanaan administrasi harus tetap berjalan beriringan dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
“Untuk urusan keselamatan, ukuran, dan lokasi pemasangan, tentu tidak boleh sembarangan. Pemerintah tetap harus melakukan pengawasan. Yang kita dorong adalah proses perizinannya lebih sederhana, bukan menghilangkan ketentuan yang wajib dipenuhi,” tegasnya.
Pembahasan Raperda tersebut juga perlu memperhatikan regulasi yang telah diterbitkan Pemerintah Kota Samarinda, yakni Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame.
Sinkronisasi aturan menjadi penting agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Dengan demikian, pemerintah maupun pelaku usaha memiliki pedoman yang sama ketika menjalankan ketentuan penyelenggaraan reklame.
Samri berharap regulasi yang sedang dibahas mampu memperbaiki persoalan di lapangan, bukan sekadar menambah ketentuan administratif.
“Harus ada manfaat nyata dari aturan yang kita susun. Pengusaha tahu apa yang harus dipenuhi, pemerintah juga punya pegangan yang jelas untuk melakukan pengawasan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, ketertiban penyelenggaraan reklame akan lebih mudah diwujudkan apabila seluruh pihak memahami tanggung jawab masing-masing.
“Intinya, kita ingin Samarinda lebih tertib dalam penataan reklame, tetapi jangan sampai pelaku usaha yang ingin taat aturan justru mengalami kesulitan. Kepentingan pemerintah dan dunia usaha harus sama-sama diperhatikan,” tutupnya. (Adv/DPRD Samarinda)






