UpdateIKN.com, Samarinda – Bencana longsor di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara (Kukar) belum lama ini mengundang keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Kejadian ini tidak hanya merusak akses jalan vital warga, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius tentang dampak jangka panjang dari aktivitas tambang yang semakin dekat dengan kawasan pemukiman.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan pentingnya tindakan cepat dan komprehensif dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengkaji ulang pengelolaan tambang di wilayah sekitar. Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap operasional perusahaan tambang, terutama yang berada di zona rawan bencana.
“Kami sangat prihatin. Longsor ini bukan hanya gangguan infrastruktur, tetapi juga ancaman langsung terhadap keselamatan masyarakat. Kami mendesak agar dilakukan kajian mendalam tentang penyebabnya, terutama kemungkinan hubungan dengan aktivitas tambang yang tak terkendali,” ujar Reza Fachlevi.
Longsor yang memutus akses utama warga ini diduga kuat dipicu oleh perubahan struktur tanah akibat eksploitasi lahan berlebihan. Vegetasi yang sebelumnya menjadi penahan alami kini kian menipis, sehingga ketika curah hujan tinggi datang, tidak ada lagi pelindung yang mampu menahan luncuran tanah.
“Kondisi geografis dan tata ruang di Kelurahan Pendingin semakin rentan. Ini sinyal bahaya bagi kita semua. Jika tidak segera ditangani, bisa menimbulkan bencana yang lebih besar di masa depan,” lanjut Reza.
Sebagai respons nyata, DPRD Kaltim menyatakan akan mendorong pemerintah untuk meninjau ulang izin tambang yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan tidak mengancam lingkungan maupun keselamatan penduduk sekitar.
“Kami akan mendesak agar izin tambang yang tidak memenuhi standar keselamatan lingkungan dicabut. Regulasi harus ditegakkan. Jangan sampai industri meraih keuntungan dengan mengorbankan rakyat,” tegas politisi Gerindra ini.
Langkah ini dinilai krusial karena banyak kasus sebelumnya menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang di wilayah Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pengawasan dari DPRD Kaltim akan terus ditingkatkan, termasuk menyusun rekomendasi kebijakan tata ruang yang lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Akibat longsor Kelurahan Pendingin, jalur utama yang menghubungkan warga dengan pusat aktivitas ekonomi lumpuh total. Warga kesulitan mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, serta distribusi logistik menjadi terhambat. Kejadian ini menunjukkan bahwa infrastruktur vital tidak boleh dibiarkan berdekatan dengan zona industri berisiko tinggi.
“Kami akan kawal penuh pemulihan infrastruktur dan memastikan akses warga kembali normal sesegera mungkin,” tegas Reza.
Selain mendorong tindakan dari pemerintah dan perusahaan tambang, DPRD Kaltim juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan laporan terkait dampak pertambangan di sekitar mereka. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting dalam membangun sistem pengawasan lingkungan yang kuat.
“Kami percaya, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mencegah bencana serupa terjadi kembali. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal komitmen bersama menjaga lingkungan hidup,” tutup legislator dari Dapil Kukar ini. (Putri/ADV)
