UpdateIKN.com, Jakarta – Dunia usaha Indonesia mendapat sinyal positif di tengah tekanan ekonomi global. Bank Indonesia (BI) menilai kondisi sistem keuangan nasional masih memiliki daya tahan yang kuat, sehingga ruang untuk memperbesar penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor produktif tetap terbuka.
Optimisme itu menjadi salah satu pesan utama dalam peluncuran Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) Nomor 47 di Jakarta, Senin (14/9/2026). Kajian tersebut menggambarkan kondisi sektor keuangan Indonesia yang tetap solid sepanjang semester I 2026 meski ketidakpastian global meningkat.
Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro mengatakan, kekuatan sistem keuangan menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, stabilitas tidak boleh hanya dimaknai sebagai kemampuan industri keuangan bertahan ketika terjadi gejolak.
“Yang kita perlukan adalah sistem keuangan yang bukan hanya mampu bertahan menghadapi tekanan, tetapi juga mampu memberikan dukungan pembiayaan kepada perekonomian,” ujar Solikin.
Dari sisi perbankan, ruang tersebut ditopang oleh kondisi permodalan yang masih kuat. BI mencatat Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan berada di level 23,70 persen pada Juni 2026.
Sementara itu, kualitas kredit juga masih terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat 2,09 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto.
Solikin menilai kombinasi permodalan yang kuat dan risiko kredit yang relatif rendah memberikan fondasi bagi perbankan untuk meningkatkan fungsi intermediasi.
“Ketahanan yang kita miliki saat ini memberikan ruang bagi perbankan untuk terus mendukung perekonomian melalui intermediasi,” katanya.
BI tidak ingin ruang tersebut berhenti sebagai sekadar indikator kesehatan industri perbankan. Bank sentral mendorong agar kapasitas keuangan yang tersedia diterjemahkan menjadi pembiayaan yang lebih besar bagi sektor-sektor produktif.
Untuk itu, BI mempertahankan bauran kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) terus diperkuat, sementara program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) menjadi bagian dari upaya mendorong penyaluran pembiayaan.
“Kebijakan makroprudensial yang kita tempuh diarahkan untuk mendorong intermediasi perbankan ke sektor produktif dan sektor prioritas,” kata Solikin.
Namun, pelonggaran kebijakan bukan berarti bank dapat mengabaikan kualitas pembiayaan. BI tetap meminta industri menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memperluas penyaluran kredit.
“Prinsip kehati-hatian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendorong intermediasi,” tegasnya.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan pada 2026 masih berada di jalur positif.
“Kami optimistis kredit atau pembiayaan perbankan pada tahun 2026 dapat tumbuh pada kisaran 8 sampai 12 persen,” ujar Solikin.
Menurutnya, ketidakpastian global justru menuntut seluruh pelaku ekonomi memiliki kemampuan beradaptasi lebih cepat. Sistem keuangan harus cukup kuat untuk menyerap tekanan, tetapi juga cukup fleksibel dalam merespons perubahan.
Dia menggunakan filosofi akar bambu untuk menggambarkan karakter sistem keuangan yang diharapkan. Akar yang kuat membuat bambu mampu bertahan, sementara kelenturannya memungkinkan tanaman tersebut mengikuti perubahan arah angin.
“Fundamental ekonomi kita harus kuat menghadapi guncangan, tetapi pada saat yang sama tetap responsif dan adaptif terhadap perubahan,” ujarnya.
Konsep tersebut kemudian dirangkum BI melalui empat elemen resiliensi, yakni responsif terhadap perubahan, memperkuat sinergi, lincah sekaligus mampu bertahan, serta selalu siaga menghadapi potensi kerentanan.
Solikin mengatakan pendekatan tersebut penting karena tantangan sistem keuangan tidak hanya berasal dari dalam negeri.
“Gejolak global harus kita baca dengan cepat. Karena itu, responsif dan siaga menjadi sangat penting dalam menjaga ketahanan sistem keuangan,” katanya.
Kondisi sistem keuangan yang relatif kuat dinilai menjadi peluang bagi dunia usaha untuk kembali memperbesar aktivitas ekonomi. Namun, peningkatan intermediasi membutuhkan kerja sama antara regulator, perbankan, pemerintah, dan pelaku usaha.
Pandangan tersebut menjadi pembahasan dalam seminar nasional bertema “Resiliensi Sistem Keuangan sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” yang digelar bersamaan dengan peluncuran KSK No. 47.
Seminar menghadirkan Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Dhaha Praviandi K., Direktur Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan Kementerian PPN Tari Lestari, serta Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani.
Ketiganya membahas tantangan yang masih menghambat peningkatan intermediasi, mulai dari sisi kebijakan hingga kebutuhan pembiayaan dunia usaha.
Sekretaris Himpunan Bank Milik Negara Eko Setyo Nugroho juga menyampaikan pengalaman mengenai bagaimana pembiayaan produktif dapat digunakan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi.
Solikin menilai penyelesaian berbagai hambatan struktural tersebut membutuhkan optimisme dan koordinasi yang konsisten.
“Penguatan intermediasi membutuhkan kontribusi bersama. Otoritas, pemerintah, industri keuangan dan pelaku usaha harus bergerak dalam arah yang sama,” ujarnya.
Dia menambahkan, sinergi tersebut semakin penting agar kapasitas sektor keuangan tidak hanya menghasilkan stabilitas, tetapi juga menciptakan efek ekonomi yang lebih luas.
“Resiliensi harus kita gunakan sebagai fondasi untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Solikin.
KSK No. 47 yang mengusung tema “Menjaga Resiliensi Sistem Keuangan, Memperkuat Momentum Pertumbuhan Ekonomi” diharapkan menjadi rujukan bagi berbagai pihak dalam membaca kondisi sektor keuangan Indonesia.
Bagi pelaku pasar dan dunia usaha, kondisi perbankan yang ditopang modal kuat dan risiko kredit yang masih terkendali memberikan ruang untuk mempertahankan ekspansi pembiayaan.
BI pun melihat momentum tersebut perlu dijaga agar pertumbuhan kredit tidak hanya meningkat dari sisi kuantitas, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian.
“Harapannya, kondisi sistem keuangan yang resilien dapat semakin memperkuat ekspektasi positif dunia usaha dan mendorong pembiayaan yang lebih produktif,” tutup Solikin. (*/Par)
