UpdateIKN.com, Samarinda –   Persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Samarinda kini bukan hanya menyangkut penanganan api. Ketika asap mulai mengganggu aktivitas warga, kebutuhan terhadap masker ikut menjadi perhatian. DPRD Samarinda meminta perlindungan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menimbun masker maupun menjualnya dengan harga tinggi. Menurutnya, masyarakat harus tetap dapat memperoleh perlengkapan pelindung tersebut secara wajar.

“Jangan sampai kondisi seperti ini dimanfaatkan untuk menimbun masker dan kemudian dijual dengan harga tinggi. Masyarakat tetap harus mendapatkan masker dengan harga yang wajar,” kata Novan.

Perhatian terhadap penggunaan masker juga menyasar lingkungan sekolah. Pemerintah telah mengeluarkan edaran penggunaan masker bagi peserta didik jenjang SD hingga SMP sebagai langkah pencegahan terhadap dampak kabut asap.

Sementara kemungkinan penerapan pembelajaran secara daring masih menunggu perkembangan kondisi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Artinya, penggunaan masker saat ini menjadi salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan sembari melihat perkembangan kondisi udara.

Novan menilai upaya menghadapi dampak Karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman. Perlindungan masyarakat juga perlu diperhatikan, terlebih ketika asap mulai memengaruhi aktivitas sehari-hari.

Data yang dirilis oleh BPBD Samarinda, di Samarinda sendiri, luas lahan yang terdampak Karhutla mencapai 344,43 hektare sejak Januari hingga 11 September 2026. Kondisi tersebut menunjukkan penanganan kebakaran membutuhkan perhatian serius agar api tidak semakin meluas dan dampak asap tidak berlangsung lebih lama.

Novan menilai penanganan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, diperlukan untuk memperkuat upaya penanganan di lapangan.

“Penanganan bukan hanya pemerintah daerah, tapi perlu dibantu pihak lain termasuk swasta dalam membantu penanganan kebakaran, agar tidak semakin meluas,” katanya.

Selain mempercepat penanganan, penyebab kebakaran di sejumlah lokasi juga dinilai perlu ditelusuri. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap kejadian dapat diketahui penyebabnya dan tidak sekadar berakhir setelah api berhasil dipadamkan.

Novan meminta aparat melakukan penyelidikan apabila terdapat dugaan kebakaran yang dilakukan secara sengaja. Jika unsur kesengajaan ditemukan, dia menegaskan tindakan harus diberikan sesuai ketentuan.

“Kalau ada unsur kesengajaan, pihak aparat harus menindak. Penyelidikan ini perlu berjalan, apa penyebabnya? Apalagi ini wilayah sawah,” imbuhnya. (Adv/DPRD Samarinda)

Iklan