Subandi Desak Penambahan Anggaran Infrastruktur Kaltim
UpdateIKN.com, Samarinda – Permasalahan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Minimnya anggaran perbaikan jalan di beberapa kabupaten/kota dinilai menjadi hambatan utama dalam menangani kerusakan jalan yang semakin parah, terutama saat musim hujan. Diantaranya di Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Subandi menegaskan bahwa kondisi ini sudah dalam tahap kritis dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah provinsi.
Menurut Subandi, alokasi anggaran sebesar Rp18 miliar untuk kebutuhan perbaikan jalan di tiga daerah sangat jauh dari cukup. Merujuk pada penanganan infrastruktur yang hanya dilakukan saat situasi sudah parah dan membahayakan masyarakat.
“Kalau dibilang emergency, ini sudah sekarat dulu baru diobati. Misalnya di Balikpapan ada kondisi darurat jalan rusak, lalu Kukar gimana? Akhirnya semua dilempar balik, tidak jelas siapa yang tangani. Belum lagi Mahulu, Kutai Barat. Pemerintah daerah juga sudah mengeluh, mereka tidak punya alat berat, tidak punya exsa, perlengkapan sangat terbatas,” katanya beberapa waktu lalu.
Subandi mengungkapkan, banyak proyek perbaikan jalan di daerah dilakukan secara swakelola dengan sistem penunjukan langsung dalam paket-paket kecil. Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya. Namun, sistem seperti ini dinilai tidak cukup efektif untuk menjawab persoalan jalan rusak yang luas dan terus bertambah.
“Banyak pekerjaan yang dilakukan dengan penunjukan langsung paket-paket kecil. Tapi anggarannya sangat minim. Akhirnya tidak maksimal. Kalau jalan rusak ditangani sepotong-sepotong, yang ada malah makin parah,” katanya.
Apalagi memasuki musim hujan, kondisi jalan di banyak titik rawan lubang dan longsor. Selain mengancam keselamatan pengendara, hal ini juga berdampak pada distribusi logistik, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Melihat kondisi ini, Subandi menekankan bahwa solusi satu-satunya adalah mendorong peningkatan anggaran infrastruktur secara signifikan di APBD Kaltim. Menurutnya, jika tidak ada kebijakan tegas dalam memperjuangkan dana tambahan, maka kerusakan jalan akan menjadi persoalan tahunan yang tak pernah selesai.
“Kita harus perjuangkan tambahan anggaran. Tidak ada jalan lain. Kalau anggaran tetap kecil seperti sekarang, ya kita akan terus berhadapan dengan kondisi darurat setiap tahun. Sementara jalan adalah urat nadi ekonomi. Kalau tidak lancar, semuanya terganggu,” katanya.
Subandi juga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk bersinergi dan menyusun prioritas pembangunan infrastruktur yang tepat. Selain itu, ia mengusulkan agar ke depan pemerintah dapat mengupayakan bantuan dari pusat melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sumber lain seperti dana CSR perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kaltim.
Selain mendorong peningkatan anggaran, Subandi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek perbaikan jalan agar tepat sasaran. Ia menilai, tanpa pengawasan yang ketat, anggaran yang terbatas sekalipun bisa menjadi sia-sia.
“Kita juga harus jujur, kadang ada proyek yang asal jadi. Baru beberapa bulan diperbaiki, sudah rusak lagi. Ini perlu pengawasan. Jangan sampai anggaran yang sedikit ini malah mubazir,” tandasnya. (Putri/ADV)
