Jembatan Mahakam Ditabrak Tongkang Lagi, Anggota DPRD Kaltim Desak Penutupan Sementara Alur Bawah
UpdateIKN.com, Samarinda – Insiden tabrakan tongkang terhadap tiang Jembatan Mahakam sekira pukul 23.15 Wita, Sabtu (26/4/2025) mengundang keprihatinan serius dari berbagai pihak. Salah satunya dari anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Giaz, yang dengan tegas meminta pemerintah untuk segera menutup sementara jalur bawah Jembatan Mahakam demi keselamatan masyarakat.
Rekaman CCTV yang beredar menunjukkan detik-detik mencekam saat tongkang menabrak tiang jembatan. Benturan keras tersebut menyebabkan getaran hebat selama 18 detik.
Abdul Giaz mengungkapkan bahwa tongkang yang dikawal oleh tugboat adalah penyebab kecelakaan. Tali pengikat antara tongkang dan tugboat diketahui putus, sehingga tongkang lepas kendali dan menabrak pilar jembatan.
“Kami sudah mengecek kondisi di lapangan. Tiang jembatan patah dan ini sangat membahayakan. Kita sudah amankan tugboat dan tongkang yang menabrak, dan pelakunya sudah diamankan di Polair Samarinda,” ungkapnya.
Abdul Giaz juga meminta pihak KSOP dan Pelindo untuk bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Dia menegaskan perlunya evaluasi total terhadap lalu lintas tongkang di Sungai Mahakam, serta mengutamakan keselamatan masyarakat.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BPJN untuk evaluasi menyeluruh. Saya minta jalur bawah Jembatan Mahakam dihentikan sementara. Kita tidak mau mempertaruhkan nyawa masyarakat Kaltim,” tegasnya
Giaz menyarankan seluruh masyarakat Samarinda untuk menghindari melintasi Jembatan Mahakam untuk sementara waktu, dan menggunakan Jembatan Mahkota II sebagai jalur alternatif.
“Lebih baik kita semua lewat Mahkota II dulu. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita, keluarga kita. Jangan sampai ada korban jiwa karena lalai,” seru Giaz.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan digelar malam ini, Abdul Giaz mengatakan semua pihak terkait akan dipanggil, termasuk pemilik tongkang dan tugboat.
Sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat Kaltim, Abdul Giaz juga menyerukan agar pengelolaan jalur sungai Mahakam dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Kaltim, bukan dikelola pusat. Ia menilai bahwa selama ini, keuntungan dari kekayaan alam Kaltim lebih banyak dinikmati pihak luar.
“Kita jangan hanya berpikir bisnis kapal, kita harus utamakan keselamatan rakyat Kaltim. Uang bisa dicari, nyawa tidak bisa,” pungkasnya. (Ramadhani/Par)
