UpdateIKN.com, Samarinda — Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tekanan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), seiring meningkatnya permintaan masyarakat dan mobilitas distribusi barang di akhir tahun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menegaskan bahwa pengendalian inflasi pada periode krusial tersebut membutuhkan respons kebijakan yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis data.
“HBKN Nataru secara historis selalu diikuti peningkatan konsumsi masyarakat. Tanpa pengendalian yang solid, tekanan inflasi dapat meningkat dan berdampak pada daya beli,” ujarnya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltim, Kamis (18/12/2025).
Dalam forum tersebut, BI Kaltim bersama Pemerintah Provinsi Kaltim meluncurkan Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama (Mandau) Kaltim, sebuah platform berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dirancang untuk memantau dinamika harga, pasokan, dan distribusi komoditas strategis secara real-time.
Budi Widihartanto menjelaskan, Mandau Kaltim disiapkan sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif melalui sistem peringatan dini.
“Dengan Mandau Kaltim, pemerintah daerah dapat mendeteksi potensi gejolak harga lebih awal. Kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran, cepat, dan berbasis data yang terintegrasi,” tegasnya.
Menurut Budi Widihartanto, pemanfaatan AI menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pengendalian inflasi daerah, mengingat tantangan rantai pasok yang semakin kompleks serta faktor cuaca yang turut memengaruhi produksi dan distribusi.
“Ini adalah bentuk transformasi kebijakan. Dari yang sebelumnya reaktif, menjadi antisipatif,” katanya.
Fokus Komoditas Penyumbang Inflasi
BI Kaltim mencatat sejumlah komoditas yang secara historis berkontribusi besar terhadap inflasi di Kaltim, terutama menjelang HBKN. Komoditas tersebut meliputi beras, minyak goreng, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, tomat, serta angkutan udara.
Budi Widihartanto menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup seluruh rantai pasok.
“Stabilisasi harga bukan hanya soal operasi pasar. Yang jauh lebih penting adalah memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi antardaerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi, mengingat Kaltim masih memiliki ketergantungan pasokan dari luar wilayah.
“Ketika distribusi terganggu, harga akan langsung bereaksi. Karena itu, peran TPID menjadi sangat strategis,” kata Budi Widihartanto.
Selain fokus pada inflasi, BI Kaltim juga mendorong penguatan TP2DD sebagai pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Budi Widihartanto menyampaikan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah berperan besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas belanja APBD.
“Digitalisasi keuangan daerah bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi instrumen untuk memastikan belanja pemerintah tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat,” katanya.
Penguatan TP2DD diarahkan pada efektivitas kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta percepatan realisasi APBD agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
“Kami mendorong digitalisasi yang mendukung kemandirian fiskal daerah, tanpa menambah beban baru bagi masyarakat,” tegas Budi Widihartanto.
Dalam kesempatan yang sama, BI Kaltim mengapresiasi capaian TPID dan TP2DD Kaltim yang berhasil meraih berbagai penghargaan tingkat nasional dan regional.
Menurut Budi Widihartanto, capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kinerja pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah ke depan.
“Penghargaan ini menunjukkan sinergi yang sudah berjalan baik. Namun, tantangan ke depan akan semakin kompleks dan membutuhkan konsistensi kebijakan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut HLM, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim berkomitmen menjalankan roadmap pengendalian inflasi 2025–2027, serta menuntaskan penyusunan Roadmap TP2DD.
“Dengan sinergi kebijakan yang kuat dan pemanfaatan teknologi, kami optimistis inflasi dapat tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur berlanjut secara berkelanjutan,” tutup Budi Widihartanto. (Putri/Par)
