UpdateIKN.com, Samarinda Di tengah meningkatnya tekanan harga pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) pada akhir 2025 tetap terjaga dan tercatat lebih rendah dibandingkan nasional. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi daerah sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi Kaltim pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,71 persen (month to month/mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Namun secara tahunan, inflasi Kaltim berada di level 2,68 persen (year on year/yoy), lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto, menilai capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi daerah yang semakin solid di tengah tekanan musiman.
“Akhir tahun secara historis selalu diiringi peningkatan permintaan dan mobilitas masyarakat. Namun inflasi Kaltim tetap terkendali dan berada di bawah nasional. Ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta menjaga kepercayaan terhadap perekonomian daerah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/1/2026).
Secara bulanan, inflasi Desember 2025 di Kaltim terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,47 persen (mtm). Kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan komoditas perikanan dan sayuran akibat curah hujan dan gelombang tinggi, serta meningkatnya permintaan menjelang Nataru.
Selain itu, kelompok transportasi memberikan andil inflasi sebesar 0,21 persen (mtm) seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun. Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki. Menurut Budi, tekanan tersebut masih dalam batas wajar dan tidak bersifat struktural.
“Tekanan inflasi Desember lebih bersifat temporer. Dengan normalisasi pasokan dan distribusi pada awal tahun, tekanan harga diperkirakan akan kembali mereda,” terangnya.
Untuk memastikan keterjangkauan harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai kabupaten dan kota terus memperkuat intervensi pasar melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Sepanjang Desember 2025, tercatat sekitar 24 kali Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penyaluran beras SPHP dalam rangka pengendalian inflasi Nataru.
Budi menegaskan, langkah tersebut krusial dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas pasar.
“Pengendalian inflasi bukan hanya menjaga angka, tetapi memastikan masyarakat tetap memiliki daya beli dan pelaku usaha beroperasi dalam iklim harga yang stabil,” ujarnya.
Dari sisi koordinasi, BI Kaltim bersama TPID terus memperkuat sinergi kebijakan melalui High Level Meeting (HLM) yang digelar di berbagai daerah sepanjang Desember 2025. Forum ini menjadi sarana strategis untuk menyelaraskan langkah pengendalian inflasi, mengantisipasi risiko ke depan, serta menjaga kelancaran distribusi antarwilayah.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan secara parsial. Diperlukan orkestrasi kebijakan yang kuat antara pemerintah daerah, BI, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Budi Widihartanto.
Memasuki 2026, BI Kaltim optimistis inflasi daerah akan tetap berada dalam kisaran sasaran dengan konsistensi penerapan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Inflasi yang rendah dan stabil adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan stabilitas harga yang terjaga, Kalimantan Timur memiliki ruang yang lebih luas untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi,” tutup Budi Widihartanto. (Putri/Par)
