UpdateIKN.com, Samarinda – Di tengah kenaikan harga bahan pokok di Samarinda, Pemerintah Kota mulai menyoroti persoalan yang lebih dalam dari sekadar inflasi, yaitu distribusi pangan yang diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Indikasi pengalihan stok ke luar jalur pasar menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada pasokan di tingkat masyarakat.
Asisten II Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengakui bahwa secara umum ketersediaan stok masih aman. Namun, ia menegaskan bahwa masalah distribusi bisa membuat kondisi di lapangan berbeda jauh dari data.
“Stok kita sebenarnya cukup, tapi kalau distribusinya tidak tepat, di lapangan bisa terasa langka. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujarnya, usai memimpin rapat terbatas terkait inflasi Kota Samarinda, Senin kemarin (20/4/2026).
Kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, daging, tomat, dan ikan tongkol pada pekan ketiga April 2026 memperkuat sinyal adanya tekanan pada stabilitas harga pangan. Meski bawang merah dan cabai mulai turun, fluktuasi harga masih terjadi di berbagai pasar tradisional.
Menurut Marnabas, kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari pergerakan barang di tingkat distribusi. Ia menilai perlu ada pengawasan lebih ketat agar pasokan benar-benar sampai ke pasar dan tidak terhambat di jalur tertentu.
“Kita menemukan indikasi ada distribusi yang tidak sesuai. Ini yang sedang kita telusuri, supaya pasokan benar-benar sampai ke masyarakat,” katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat inflasi April 2026 sebesar 0,41 persen secara bulanan. Angka ini relatif terkendali, namun tetap menunjukkan adanya tekanan dari beberapa komoditas strategis seperti listrik, emas perhiasan, cabai merah, dan minyak goreng.
Sebagai respons, Pemkot Samarinda mengoptimalkan “Toko Inflasi” di pasar-pasar utama seperti Pasar Dama, Pasar Merdeka, Pasar Baqa, dan Pasar Segiri. Upaya ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok Samarinda, sekaligus memberikan alternatif harga yang lebih stabil bagi masyarakat.
Selain itu, kebijakan pembatasan pembelian maksimal dua item per orang mulai diberlakukan. Marnabas menegaskan langkah ini bukan pembatasan konsumsi, melainkan strategi agar distribusi lebih merata.
“Ini bukan membatasi, tapi supaya tidak ada penumpukan. Kita ingin semua masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok,” tegasnya.
Pemkot Samarinda juga tengah menyiapkan Operasi Pasar Murah (OPM) sebagai langkah cepat jika terjadi lonjakan harga. Intervensi ini diharapkan mampu menekan gejolak, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“Inflasi bisa datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Karena itu, pertahanan stok kita harus kuat,” tutup Marnabas. (Putri/Par)
