Fraksi di DPRD Tanggapi RPJMD Kaltim 2025-2029, Infrastruktur hingga Air Bersih Disorot
UpdateIKN.com, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-16 di gedung utama DPRD Kaltim, pada Senin (2/6/2025).
Agenda utama Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Penjelasan Ranperda RPJMD Kaltim 2025–2029.
Agenda ini merupakan lanjutan dari Rapat Paripurna ke-15 yang sebelumnya digelar pada 28 Mei 2025, di mana Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan nota penjelasan Ranperda RPJMD.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Katim 2025–2029, yang menjadi acuan penting arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kaltim menyampaikan pandangan umumnya terkait substansi Ranperda RPJMD.
Mayoritas fraksi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta solusi konkret atas persoalan banjir dan longsor yang kerap melanda beberapa wilayah di Kaltim.
Isu penyediaan air bersih dan listrik di kawasan pedalaman juga menjadi sorotan tajam. Fraksi-fraksi mendesak agar Pemerintah Provinsi Kaltim lebih fokus membangun akses layanan dasar yang merata dan berkeadilan.
Juru Bicara Fraksi PKS, La Ode Nassir, menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyukseskan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kaltim 2025–2029.
“Sektorisasi kapital harus dikonsolidasikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terkonsentrasi, terarah, dan sinergis,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam RPJMD. Program pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas guru, hingga strategi pengentasan kemiskinan perlu dikawal agar terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan.
“Penyediaan listrik dan air bersih bagi masyarakat pedalaman juga merupakan hal yang sangat urgen dan harus menjadi perhatian serius dalam dokumen perencanaan pembangunan ini,” kata La Ode.
Sesuai mekanisme DPRD, tahapan selanjutnya adalah Rapat Paripurna lanjutan dengan agenda Penyampaian Tanggapan dan Jawaban Gubernur Kaltim terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim. Rapat ini akan menjadi momen penting untuk memperkuat substansi RPJMD dan memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi secara maksimal. (Putri/ADV)
