DPRD Samarinda Pastikan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tidak Terpengaruh Efisiensi Pemerintah
UpdateIKN.com, Samarinda – Isu efisiensi anggaran pemerintah pusat yang belakangan ramai diperbincangkan menimbulkan kekhawatiran publik, khususnya terkait keberlanjutan sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
Namun, masyarakat Kota Tepian bisa sedikit lega. Pasalnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, memastikan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan tetap aman dan tidak akan mengalami pemangkasan.
“Sejauh ini tidak ada efisiensi untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Keduanya tetap dijaga sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.
Puji menjelaskan, anggaran pendidikan merupakan sektor mandatory sesuai amanat undang-undang. Dengan begitu, alokasi dana pendidikan tidak bisa dialihkan maupun dikurangi secara sepihak.
“Porsinya sudah diatur dengan jelas dan wajib dialokasikan. Jadi tidak bisa dikurangi seenaknya. Hal ini membuat ruang fiskal memang terbatas, tapi itu sudah menjadi aturan,” ujarnya.
Sementara untuk anggaran kesehatan, meski tidak memiliki kewajiban setegas pendidikan, alokasinya tetap stabil. Ia menegaskan, dana yang masuk melalui APBN dan APBD masih sama seperti tahun 2025.
“Secara aturan kesehatan memang tidak mandatory, tapi alokasinya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi tetap aman, meski ruang penambahan program baru cukup terbatas,” katanya.
Menurut Puji, dominasi alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan memang menyempitkan fleksibilitas fiskal daerah untuk bidang lain. Namun, hal itu wajar karena kedua sektor tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
“Pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar. Wajar jika porsinya lebih besar dibanding sektor lain. DPRD Samarinda akan terus mengawal agar layanan masyarakat tidak terganggu meski ada isu efisiensi anggaran pemerintah pusat,” pungkasnya. (Melani/ADV/DPRD Samarinda)
