UpdateIKN.com, Nusantara – Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap pemerintahan terbuka di Ibu Kota Nusantara (IKN), Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan kunjungan kerja langsung ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kamis (17/7/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inklusif, dan transparan di Ibu Kota baru Indonesia. Kehadiran Panja OG-P BKSAP DPR RI disambut langsung oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono yang menilai kegiatan ini sebagai bentuk nyata dukungan parlemen terhadap visi IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan.
“Kolaborasi seperti ini penting agar masyarakat memahami bahwa IKN dibangun dengan semangat pemerintahan terbuka. Terima kasih atas dukungan DPR RI yang terus mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan,” ujar Basuki.
Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menyampaikan bahwa keterlibatan DPR dalam pengawasan dan dialog langsung dengan OIKN merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi kebijakan.
“Dengan kunjungan ini, kami ingin memastikan tata kelola IKN sejalan dengan prinsip Open Government Partnership. Kami ingin membawa pulang rekomendasi konkret untuk memperkuat kerja sama eksekutif dan legislatif,” ujar Husein.
Basuki memaparkan, Otorita IKN telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan berbasis pemerintahan terbuka, seperti sistem pengelolaan kawasan berbasis digital, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan jaminan layanan publik inklusif. Salah satu fokus utama adalah memastikan seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas dan siswa berkebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan dan fasilitas publik yang setara.
“Kami ingin IKN menjadi role model birokrasi yang efektif dan ramah lingkungan, sekaligus memenuhi harapan masyarakat akan pemerintahan yang terbuka dan transparan,” kata Basuki.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPR RI dan OIKN, sekaligus menyerap aspirasi publik terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang kini memasuki tahap kedua.
Melalui kolaborasi legislatif dan eksekutif, IKN ditargetkan menjadi kota masa depan yang tidak hanya berteknologi canggih, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, partisipasi publik, serta akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Dengan semangat Open Government Partnership, IKN terus dipersiapkan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan inklusif, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. (*/Putri/Par)
