UpdateIKN.com, Samarinda – Dalam sesi debat perdana Pemilihan Gubernur Kaltim yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim), calon Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 1, Hadi Mulyadi, menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan telah menjadi salah satu program serius yang mereka jalankan selama masa kepemimpinan bersama Isran Noor.
Hadi menjelaskan, salah satu kendala terbesar dalam mewujudkan digitalisasi pendidikan, terutama di daerah perbatasan, adalah keterbatasan sarana dan prasarana.
“Kami telah menyurati pemerintah pusat terkait masalah ini karena hal ini berada di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun, pencatatan menunjukkan adanya korupsi besar-besaran di Kominfo, yang menghambat tersedianya sarana digitalisasi yang memadai,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, bahwa mereka akan terus berjuang meskipun keterbatasan yang ada cukup signifikan.
“Kami akan memperjuangkan agar sarana digitalisasi ini menjadi alat penting dalam proses pembelajaran di seluruh Kaltim,” tegasnya.
Di sisi lain, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 2, Rudi Mas’ud-Seno, juga mengangkat isu pentingnya digitalisasi pendidikan. Namun, calon Wakil Gubernur, Seno Aji, menyoroti keterbatasan infrastruktur yang dinilai masih menjadi penghambat utama, khususnya terkait ketersediaan listrik yang belum stabil di sejumlah wilayah.
“Bagaimana kita bisa berharap digitalisasi berjalan baik jika listrik saja masih sering padam. Namun, kami berencana memberikan solusi melalui program gratispol, yakni wifi gratis di setiap desa. Hal ini akan memperkuat digitalisasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltim,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh diabaikan karena menjadi kunci utama dalam mengakses informasi di era modern.
“Jika ada keterbatasan di Kominfo, kita harus aktif melobi pusat untuk memberikan dukungan bagi Kaltim,” lanjutnya.
Dalam sesi debat yang semakin memanas, calon Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi membantah pernyataan Seno Aji dengan tegas.
Menurut Hadi, program digitalisasi yang mereka lakukan bersama Isran Noor selama lima tahun terakhir telah mencapai hasil yang optimal, dengan lebih dari 90 persen wilayah Kaltim telah terhubung dengan layanan elektronik.
“Tidak benar kalau listrik jadi penghalang digitalisasi di Kaltim. Listrik kita terkoneksi dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, bahkan kita sudah bisa membuka pabrik smelter karena kelebihan daya listrik. Kendala sebenarnya adalah kebijakan pusat yang disalahgunakan oleh oknum korup di Kominfo,” tandasnya. (End/Par)
