Damayanti Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Haji
UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti angkat suara terkait persoalan mendasar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Dia menegaskan, pengelolaan haji yang tidak maksimal dapat berujung pada pengabaian hak-hak jamaah yang selama ini telah menanti dengan penuh harap dan pengorbanan.
Damayanti menyoroti lamanya antrean pendaftaran haji dan tingginya biaya yang harus dibayar calon jamaah. Menurutnya, sistem seperti ini tak bisa dibiarkan terus berlangsung tanpa ada pembenahan yang serius dari pemerintah.
“Jamaah sudah menabung belasan bahkan puluhan tahun. Tapi ketika tiba waktunya berangkat, pelayanan dan fasilitas yang diberikan justru tidak sesuai harapan. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Damayanti menyebut, sudah saatnya ada lembaga khusus yang independen dan profesional untuk menangani urusan haji secara menyeluruh. Dengan begitu, pelayanan terhadap jamaah bisa lebih terfokus, transparan, dan jauh dari praktik yang merugikan masyarakat.
“Kalau hanya ditangani secara parsial, banyak hal penting yang terlewatkan. Haji ini menyangkut ibadah sekaligus pelayanan negara kepada umat. Maka harus dikelola secara khusus dan akuntabel,” ujarnya.
Dia mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat, terutama soal ketidakpastian keberangkatan dan kurangnya informasi yang jelas mengenai hak-hak jamaah.
Damayanti berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi sistem haji saat ini dan melibatkan daerah dalam penyusunan kebijakan, mengingat persoalan ini menyentuh langsung kehidupan umat Islam di seluruh penjuru tanah air.
“Kami ingin jamaah haji asal Indonesia, termasuk dari Kaltim, mendapatkan pelayanan yang terbaik. Karena ini bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal kemanusiaan dan keadilan sosial,” pungkasnya. (Putri/ADV)
