Wali Kota Samarinda: Efisiensi Anggaran Tak Akan Korbankan Gaji ASN dan Pegawai
UpdateIKN.com, Samarinda – Di tengah tantangan fiskal akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Wali Kota Samarinda, Andi Harun memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan hak pegawai. Ia menegaskan, gaji dan tunjangan ASN, PPPK, maupun non-ASN tetap aman, tanpa pemotongan sepeser pun.
“Saya tidak akan mengorbankan para pegawai saya, baik PNS, PPPK, maupun non-ASN. Gaji dan tunjangan tetap aman. Tapi kita perlu menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal nasional yang sedang ketat,” tegas Andi Harun dalam Rapat Koordinasi Pemkot Samarinda, Kamis (16/10/2025).
Andi Harun menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti pemotongan pendapatan, melainkan pengalihan fokus pada penghematan belanja tidak prioritas, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan pengadaan alat tulis kantor (ATK).
“Perjalanan dinas yang tidak mendesak, saya minta ditiadakan. Hanya untuk urusan penting seperti pengajuan anggaran ke pusat yang masih saya izinkan. Tanpa snack, rapat tetap bisa berjalan. Jadi belanja konsumsi juga perlu dikurangi,” katanya.
Dengan pendekatan ini, Pemkot Samarinda berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kesejahteraan pegawai, tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan efisiensi ini disebut sebagai strategi jangka menengah untuk menjaga stabilitas keuangan daerah hingga APBD 2027 kembali normal. Menurut Andi Harun, efisiensi yang dilakukan hari ini akan membuka ruang fiskal lebih luas di masa depan.
“Kita hemat sekarang agar bisa belanja lebih produktif nanti. Begitu kondisi anggaran kembali normal, semua akan berjalan seperti sedia kala,” katanya.
Andi Harun juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk beradaptasi dan menunjukkan tanggung jawab moral dalam mengelola keuangan publik. Ia menilai, efisiensi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud komitmen moral kepada masyarakat. (Putri/Par)
