Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Apresiasi Prestasi DP2PA
UpdateIKN.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda membahas progres penggunaan anggaran 2024, pelaporan anggaran untuk APBD Perubahan tahun 2024, dan APBD Murni tahun 2025.
Hearing dilaksanakan di ruang rapat Gabungan DPRD Samarinda pada Kamis (20/6/2024).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, memberikan apresiasi tinggi kepada DP2PA atas kinerja dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran, meskipun dengan keterbatasan sumber daya dan kantor.
“Saya lihat DP2PA Samarinda ini sudah optimal dalam menggunakan anggaran. Mereka ini anggaran kecil, sumber daya terbatas, kantor terbatas, tapi prestasi luar biasa,” ujarnya, Kamis (20/6/2024).
Sani mencontohkan beberapa prestasi DP2PA Samarinda, seperti penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya angka partisipasi perempuan dalam pembangunan.
Menurut Sani, prestasi ini menunjukkan bahwa DP2PA mampu bekerja secara efektif dan efisien meskipun dengan anggaran yang minim. Hal ini menjadi contoh bagi OPD lain di Kota Samarinda agar dapat lebih optimal dalam menggunakan anggaran dan mencapai target yang ditetapkan.
Melihat prestasi yang diraih DP2PA, Sani mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk meningkatkan anggaran OPD tersebut. Menurutnya, peningkatan anggaran ini sejalan dengan komitmen Kota Samarinda untuk menjadi kota layak anak.
“Kita menuju kota layak anak, jadi harus memberi contoh,” tegasnya.
Dikatakannya, peningkatan anggaran ini juga akan membantu DP2PA dalam meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat, terutama perempuan dan anak.
“Dengan anggaran yang lebih memadai, DP2PA dapat lebih leluasa dalam melaksanakan program-programnya dan mencapai tujuannya,” katanya.
Dalam hearing tersebut, Sani juga menyinggung kendala yang dihadapi DP2PA, yaitu anggaran yang terbatas.
Dirinya berharap, hearing ini dapat menghasilkan solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi DP2PA dan meningkatkan kinerja OPD tersebut dalam mewujudkan Kota Samarinda yang layak anak.
“Karena terkait anggaran, adalah kendala mereka, sehingga ini yang harus kita dorong ke Pemkot untuk lebih diperhatikan,” tutupnya. (Adv/Putri/Par)
