Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan Politik
UpdateIKN.com, Samarinda Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, kembali mengingatkan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat.
Menurutnya, pendidikan politik yang berkualitas menjadi kunci utama dalam membangun masyarakat yang cerdas secara politik dan aktif dalam berdemokrasi.
“Pendidikan politik yang baik adalah kunci agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam menyalurkan aspirasi, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Dikatakannya, pendidikan politik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dalam berpolitik. Hal ini ditandai dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam menyuarakan aspirasi publik.
“Sasaran utama dari pendidikan politik adalah untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dalam berpolitik. Indikator dari masyarakat yang cerdas adalah pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam menyuarakan aspirasi publik,” katanya.
Sani menjelaskan, partisipasi politik masyarakat yang dilandasi pemahaman hak dan kewajiban merupakan modal penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan.
“Pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam partisipasi politik merupakan dasar agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembentukan kebijakan dan pengawasan pemerintah, yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban warga negara Indonesia,” ujarnya.
Namun, dia mengingatkan agar partisipasi politik tersebut dilakukan dengan tetap menjaga norma dan etika yang berlaku. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan falsafah bangsa Indonesia.
“Kita harus tetap memperhatikan norma yang ada, menjaga etika dan sopan santun. Selain itu, kita juga harus berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa,” tegasnya.
Sani optimis dengan pendidikan politik yang menyeluruh dan berkelanjutan, masyarakat akan mampu mengambil peran yang lebih aktif dalam memperkuat dan mempertahankan demokrasi di Indonesia.
“Dengan demikian, kita dapat mewujudkan proses demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan dasar negara, Pancasila,” pungkasnya. (Adv/Putri/Par)
