Tidak Ada OPD di Lingkup Pemkot Samarinda Dapat Rapor Merah
UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota Pansus LKPJ Samarinda, Abdul Rohim angkat suara terkait dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Samarinda. Menurutnya, tidak ada OPD di lingkup Pemkot Samarinda yang mendapatkan rapor merah, melainkan terkendala oleh perencanaan dan anggaran yang minim.
“Tidak ada karena OPD dapat rapor merah, mereka hanya menjalankan hasil perencanaan,” ujar Rohim.
“Seperti Perkim. Soal lampu jalan minim. Kendalanya anggaran mereka minim. Mereka dapat anggaran sisa dari PUPR. Yang mana PUPR tidak bisa menyelesaikan, sehingga dioper ke Perkim,” sambung Abdul Rohim.
Dijelaskannya, OPD seperti Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Samarinda mendapatkan anggaran sisa dari Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) karena PUPR tidak mampu menyelesaikan proyeknya. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek dan minimnya anggaran yang tersedia bagi Dinas Perkim.
“Perkim diberikan anggaran di APBD perubahan dengan waktu yang mepet, sehingga tidak ada waktu eksekusi anggaran,” jelasnya.
Selain itu, menurut Abdul Rohim, Dinas Pendidikan Samarinda juga mendapatkan anggaran minim untuk renovasi dan pembangunan sarana prasarana sekolah.
Dia sangat menyayangkan, sekolah tidak mendapatkan standar SNI (Standar Nasional Indonesia) yang sama dengan pasar yang mendapatkan anggaran berdasarkan SNI.
“Termasuk Disdik. Itu kita kasih catatan. Tapi mereka mengeluhkan soal Sapras Sekolah. Itu sama juga seperti pasar diberikan anggaran untuk sesuai SNI, tapi sekolah tidak diberikan anggaran untuk standar SNI,” katanya.
Meskipun demikian, Abdul Rohim mengakui, bahwa OPD secara umum menunjukkan kinerja yang baik dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 90 persen.
Dikatakannya, Silpa (Sisa Anggaran) yang terjadi di beberapa OPD, seperti Dinas Pendidikan, disebabkan oleh faktor-faktor seperti pensiun pegawai sehingga anggaran tidak terserap.
“OPD ini yang penting kita lihat mereka perform, karena serapan anggaran mereka itu 90 persen. Kalaupun ada Silpa seperti Dinas Pendidikan, itu karena lebih pada ada yang misalnya pensiun sehingga dananya tidak terserap,” tutupnya. (Adv/Putri/Par)
