Subandi Soroti Minimnya Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Mahakam Ulu
UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang dinilai masih tertinggal dari segi pembangunan infrastruktur, tenaga medis, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Hal ini disampaikannya usai menerima laporan dari Forum Peduli Masyarakat Mahulu yang mengadukan minimnya perhatian Pemprov Kaltim terhadap daerah mereka, Rabu (28/5/2025).
Menurut Subandi, Mahulu yang telah berstatus sebagai daerah pemekaran selama lebih dari 12 tahun, masih menghadapi kesenjangan pembangunan yang signifikan dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Timur.
“Kami sangat prihatin melihat kondisi Mahulu saat ini. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan tenaga medis masih sangat terbatas. Bahkan untuk melakukan sidak ke sana saja cukup sulit, apalagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan medis,” ujarnya.
Subandi menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Gubernur Kaltim baru-baru ini, pihaknya menanyakan langsung komitmen pemerintah provinsi terhadap Mahulu. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Wakil Bupati Mahulu.
“Gubernur menyampaikan bahwa persoalan tapal batas serta pembangunan infrastruktur akan segera menjadi prioritas. Ini tentu harus kita kawal bersama,” tegasnya.
Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan pentingnya perhatian serius dari Pemprov Kaltim. Dia mendorong agar program pembangunan 2026 nanti memberikan alokasi anggaran yang lebih besar bagi Mahulu, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antardaerah.
“Kita ingin masyarakat Mahulu juga merasakan kehadiran negara. Jangan sampai mereka merasa dianaktirikan,” katanya.
Subandi juga menyoroti persoalan logistik dan akses bahan pokok yang masih bergantung pada negara tetangga, Malaysia.
“Bayangkan saja, kebutuhan pokok di Mahulu banyak yang berasal dari Malaysia. Warga hanya menunjukkan KTP Indonesia dan bisa belanja di sana, tapi tentu harganya mahal. Ini ironis karena kita berada di wilayah Indonesia tetapi seperti kurang merasakan pelayanan negara sendiri,” katanya.
Dia berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Mahulu di tingkat legislatif.
“Kami akan terus mendorong agar Mahulu menjadi perhatian utama dalam program pembangunan provinsi. Harapan kita, tahun 2026 nanti sudah terlihat kemajuan yang signifikan. Jika ada perkembangan, tentu kami akan sangat mengapresiasi,” tutupnya. (Putri/ADV)
