Subandi Minta Perbaikan Jalan Rusak di Samarinda Segera Dilakukan
UpdateIKN.com, Samarinda – Kondisi sejumlah ruas jalan di Kota Samarinda yang mengalami kerusakan serius menjadi perhatian serius Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi.
Politisi PKS ini menegaskan, meskipun saat ini alokasi anggaran sangat terbatas, pihaknya telah mendorong agar perbaikan sementara segera dilakukan demi menjamin kelancaran akses masyarakat. Sementara itu, program perbaikan permanen sedang dalam proses dan akan direalisasikan secepatnya.
“Beberapa ruas jalan rusak di Samarinda, seperti Jalan HAM Rifaddin hingga jalan-jalan nasional lainnya, akan segera diperbaiki. Fokus utama kita adalah agar jalan tersebut bisa dilalui lebih dulu. Untuk penanganan permanennya, sudah dalam pemrograman dan akan ditangani bertahap secepatnya,” katanya.
Menurut Subandi, kondisi ini tidak hanya terjadi di Samarinda, namun juga di beberapa wilayah lain seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Semua wilayah tersebut saat ini masih bergantung pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PUPR untuk penanganan darurat kerusakan jalan.
Diakui Subandi bahwa UPTD PUPR memiliki keterbatasan anggaran yang cukup serius. Dari total alokasi anggaran yang tersedia, yaitu sekitar Rp28 miliar, sebesar Rp10 miliar di antaranya digunakan untuk belanja bahan bakar minyak (BBM), sehingga hanya tersisa sekitar Rp18 miliar untuk operasional teknis penanganan infrastruktur di tiga kabupaten/kota.
“Kalau kita bicara kondisi darurat seperti lubang di ring road Samarinda, memang harus segera ditangani. Tapi karena anggaran sangat kecil, UPTD hanya bisa melakukan tambal sulam, bukan perbaikan menyeluruh,” kata Subandi.
Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen memperjuangkan tambahan alokasi dana di APBD tahun berikutnya agar UPTD PUPR dapat bergerak lebih leluasa, tidak hanya dalam hal tanggap darurat, tetapi juga perbaikan permanen yang lebih menyeluruh dan berkualitas.
Selain penanganan jalan rusak di dalam kota, Subandi juga menyoroti proyek strategis lainnya, yakni pembangunan jalan pendekat menuju Bandara APT Pranoto dari arah ring road, melalui kawasan Bayur hingga Batu Besaung. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan parah di jalur utama menuju bandara.
“Pembebasan lahannya sudah selesai. Target awal 2026, jalur ini sudah bisa dilalui kendaraan. Ini akan sangat membantu mengurai kemacetan dan mempercepat waktu tempuh menuju bandara,” ujarnya.
Namun, karena adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran daerah, proyek tersebut belum bisa dilaksanakan secara fisik tahun ini. Pemerintah provinsi harus melakukan penundaan terhadap beberapa program prioritas, termasuk pembangunan jalan pendekat ke bandara tersebut.
Isu lain yang juga mendapat perhatian serius dari Subandi adalah keberadaan truk-truk besar yang masih melintasi kawasan padat penduduk seperti Loa Bakung dan Jalan Jakarta. Menurutnya, hal ini harus segera ditertibkan karena berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan warga.
“Ke depan, truk-truk besar dari arah Mahulu tidak boleh lagi lewat pemukiman. Kita arahkan ke ring road dan masuk langsung ke Jalan M. Said. Ini untuk menjaga keselamatan warga dan menghindari kerusakan jalan dalam kota yang tidak dirancang untuk kendaraan berat,” tegas Subandi.
Ia menambahkan bahwa pengaturan jalur lalu lintas kendaraan berat harus menjadi bagian dari sistem manajemen transportasi terpadu, di mana fungsi ring road sebagai jalur pengalihan utama dapat dimaksimalkan.
Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, Subandi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, serta instansi teknis seperti Dinas PUPR dan Bappeda.
“Tugas kita di legislatif adalah mengawal anggaran, memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Tapi kita juga butuh sinergi dengan semua pihak agar setiap program bisa berjalan efektif,” pungkasnya. (Putri/ADV)
