Soal SPMB, DPRD Samarinda Siap Awasi
UpdateIKN.com, Samarinda – Isu transparansi dalam proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Samarinda kembali mencuat. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyatakan kesiapan legislatif untuk ikut terlibat aktif dalam pengawasan.
Bahkan, kata dia, DPRD disebut mempertimbangkan pembentukan tim pengawasan SPMB dari DPRD Samarinda jika dibutuhkan.
Hal itu disampaikan Novan usai diskusi dengan Pemerintah Kota Samarinda. Dalam pertemuan itu, Pemkot Samarinda membuka peluang agar DPRD dapat berpartisipasi dalam satuan tugas (Satgas) yang mengawasi jalannya proses SPMB yang berada di bawah naungan pemerintah kota.
“Pemkot memberi ruang untuk DPRD bisa masuk dalam Satgas SPMB. Tapi apakah kami akan ikut di situ atau membentuk tim pengawasan tersendiri, itu tergantung sikap dari teman-teman fraksi dan nanti akan dibahas di unsur pimpinan,” ujarnya.
Novan menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan yang melekat secara konstitusional, termasuk dalam sektor pendidikan. Karena itu, keterlibatan dewan dalam pengawasan SPMB bukanlah bentuk intervensi, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam proses seleksi yang menyangkut masa depan generasi muda Samarinda.
“Kami tidak ingin ada kesan proses SPMB ini tidak transparan. Jangan sampai ada anak-anak yang berhak malah tergeser karena ketidakterbukaan sistem. Di situlah peran DPRD dibutuhkan,” terangnya.
Menurut Novan, pembentukan tim pengawasan SPMB DPRD Samarinda akan menjadi solusi jika tidak semua fraksi sepakat untuk bergabung di dalam Satgas yang dibentuk oleh eksekutif. Tim ini nantinya akan bertugas secara independen, melakukan pengawasan terhadap prosedur, pelaksanaan, hingga pasca seleksi, guna memastikan tidak ada pelanggaran atau penyimpangan.
“Apakah nanti kami ikut di Satgas atau bentuk tim tersendiri, prinsipnya adalah sama: pengawasan harus jalan. Ini soal integritas sistem pendidikan kita,” tegasnya.
Hal ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk kalangan akademisi dan orang tua calon mahasiswa. Mereka berharap dengan adanya pengawasan dari DPRD, proses SPMB akan berjalan lebih terbuka dan bebas dari kepentingan tertentu.
Novan Syahronny Pasie juga menekankan bahwa keputusan akhir mengenai bentuk pengawasan akan ditentukan bersama melalui mekanisme internal dewan.
“Kita akan bahas ini lebih lanjut bersama pimpinan DPRD. Yang jelas, kepentingan publik adalah prioritas kami,” pungkasnya. (Putri/ADV)
