Sarkowi: Pengelolaan SMA Swasta di Kaltim Tak Masalah, Anggaran Pendidikan Capai Rp1,48 Triliun
UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa kondisi pendidikan menengah atas, khususnya SMA swasta di Kaltim, berada dalam kendali dan tidak menghadapi persoalan serius.
Menurut Sarkowi, pengelolaan SMA dan sederajat di Kaltim sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Dengan demikian, kata dia, segala kebijakan dan alokasi dana untuk pendidikan tingkat menengah, termasuk untuk sekolah swasta, dapat dikoordinasikan dengan lebih maksimal melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim.
“Kalau tingkat SMA sendiri, terutama SMA-SMA swasta, itu tidak ada masalah. Karena SMA memang kewenangan kita. Tapi tentu kita tetap menunggu penjelasan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Hal ini sekaligus merespons berbagai kekhawatiran publik mengenai pemerataan bantuan pendidikan bagi sekolah swasta, yang sering kali dianggap tidak mendapatkan perhatian yang sama seperti sekolah negeri.
Sarkowi membeberkan bahwa untuk tahun anggaran 2025, total dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan di Kalimantan Timur mencapai angka Rp1,48 triliun. Anggaran ini tidak hanya diperuntukkan bagi operasional sekolah negeri, tetapi juga mencakup dukungan terhadap pendidikan swasta serta program-program strategis lainnya, termasuk pelatihan guru, pengadaan fasilitas belajar, dan bantuan siswa kurang mampu.
Sarkowi juga menanggapi usulan dari beberapa pihak terkait optimalisasi program Beasiswa Kaltim Tuntas sebagai solusi cepat sambil menunggu realisasi program pendidikan lainnya. Ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan di daerah harus berlandaskan pada visi-misi kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme demokratis.
“Masing-masing kepala daerah punya visi-misi dan janji kampanye. Ini saatnya mereka melaksanakan janji itu. Kalau melanjutkan program dari kepala daerah sebelumnya, itu tidak selalu sejalan karena bisa jadi berbeda janjinya,” kata Sarkowi.
Meskipun begitu, dirinya tidak menampik bahwa program beasiswa tetap merupakan instrumen penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi mahasiswa dan pelajar dari keluarga kurang mampu. Namun, Sarkowi mengingatkan bahwa konsistensi terhadap visi-misi kepala daerah menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program prioritas.
Sarkowi kembali mengingatkan pentingnya memahami batas-batas kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Ia mencontohkan bahwa perguruan tinggi bukan merupakan kewenangan provinsi, sehingga pembiayaan atau dukungan terhadap sektor itu harus melalui mekanisme berbeda.
“Fokus kebijakan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim akan tetap tertuju pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, termasuk perhatian terhadap SMA swasta di Kaltim,” pungkasnya. (Putri/ADV)
