UpdateIKN.com, Samarinda –   Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka deforestasi di wilayah Kaltim. Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum lingkungan yang tegas dan menyeluruh untuk menghentikan laju kerusakan alam yang terus berulang.

Kata dia, provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam daerah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Menurut Sarkowi, kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung tanpa adanya langkah tegas dari pihak berwenang.

“Jadi menurut saya yang paling penting sekarang itu adalah penegakan hukum. Penegakan hukum terkait lingkungan harus melalui mekanisme yang jelas. Mulai dari teguran administrasi, paksaan pemerintah, hingga pencabutan izin dan pidana. Tanpa itu, tidak akan ada efek jera,” ujarnya belum lama ini.

Sarkowi menyoroti lemahnya upaya penegakan hukum selama ini yang justru menjadi akar dari berulangnya kasus-kasus perusakan lingkungan. Ia menekankan bahwa regulasi sudah ada, baik di tingkat pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maupun di daerah melalui peraturan daerah (Perda).

Sebagai contoh nyata dampak dari lemahnya perlindungan lingkungan, Sarkowi menyinggung populasi pesut Mahakam yang kian mengkhawatirkan. Mamalia air endemik Sungai Mahakam ini kini hanya tersisa sekitar 60 hingga 80 ekor dari populasi global yang semula mencapai 8.000.

“Bayangkan, dari 8.000 pesut, kini hanya tersisa puluhan saja. Itu karena habitat mereka terganggu. Kehadiran tongkang dan aktivitas kapal besar membuat pesut stres dan kehilangan ruang hidup,” katanya.

Sarkowi menekankan bahwa habitat pesut harus menjadi zona perlindungan ketat. Aktivitas industri, seperti pengangkutan batubara melalui tongkang, harus dikendalikan dengan aturan yang ketat.

Sarkowi juga menyoroti pentingnya peran perusahaan tambang dan industri yang beroperasi di Kaltim. Menurutnya, perusahaan harus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga lingkungan, bukan sekadar formalitas laporan.

“Perusahaan jangan hanya mencari untung. Mereka harus bertanggung jawab terhadap dampak ekologis dari aktivitasnya. Pemerintah harus memastikan bahwa izin yang diberikan disertai dengan pengawasan ketat,” ujarnya.

Sarkowi mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam menjaga lingkungan hidup. Ia menyebut momentum Hari Lingkungan Hidup sebagai pengingat bahwa setiap individu memiliki peran dalam menyelamatkan bumi.

Sebagai wilayah dengan potensi alam yang luar biasa, Kaltim seharusnya mampu menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sarkowi berharap ke depan tidak ada lagi kompromi terhadap pelanggaran hukum lingkungan.

“Kalau kita tidak tegas, kerusakan akan terus terjadi. Bukan hanya pesut yang punah, tapi masa depan anak cucu kita yang terancam,” pungkas Sarkowi. (Putri/ADV)

Iklan