Perkuat Ekonomi, Kaltim Optimalkan Pengembangan Sektor Inklusif
UpdateIKN.com, Samarinda – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) dengan tema “Pengembangan sektor inklusif sebagai kunci penguatan ekonomi Kaltim”. Acara ini berlangsung di Hotel Fugo, Samarinda, Rabu (17/7/2024).
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto, mengungkapkan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kaltim di tengah tahun politik dan dinamika global.
Budi menekankan, bahwa tahun ini menjadi momen bersejarah bagi Kaltim, terutama dengan statusnya sebagai ibu kota negara (IKN) yang baru.
“Meskipun ada informasi bahwa perpindahan ibu kota akan mundur, kita patut bersyukur bahwa rencana ini tetap dilaksanakan dan pusatnya tetap di Kaltim. Ini akan memberikan dampak positif bagi Kaltim dan daerah sekitarnya, serta mendukung pemerataan nasional dengan Kalimantan sebagai porosnya,” ujarnya.
Namun, Budi juga mengakui, bahwa perekonomian Kaltim masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan dan migas, yang rentan terhadap fluktuasi harga.
“Kita perlu menyadari bahwa ekonomi Kaltim akan mengalami lonjakan ketika sektor pertambangan naik, namun juga akan turun signifikan ketika harga komoditas menurun, seperti yang kita alami saat ini,” jelasnya.
Budi menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor lain di luar pertambangan untuk menjaga stabilitas kredit perbankan.
“Tahun lalu, sebelum 2022, pertumbuhan kredit kita mencapai lebih dari 20 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun, saat harga batubara turun, kredit perbankan juga menurun. Ke depan, perbankan perlu mengembangkan alternatif di luar sektor pertambangan agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor,” terangnya.
Selain itu, Budi juga melihat adanya peluang besar dengan status Kaltim sebagai IKN. Pertumbuhan jumlah penduduk akibat masuknya tenaga kerja akan mempercepat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pokok.
“Dampaknya pada stabilisasi harga, semakin tinggi permintaan, maka akan ada potensi kenaikan harga jika tidak diimbangi dengan suplai yang baik,” katanya.
Dia menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil.
“Beberapa daerah di Kaltim masih sulit ditanami tanaman pangan. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan oleh Bappeda dan pimpinan daerah untuk menjaga agar lahan pertanian tidak berkurang akibat ekspansi besar-besaran,” ujar Budi.
Dengan luasnya wilayah Kaltim, Budi berharap ada pengembangan tanaman pangan yang berkelanjutan meskipun tidak sebesar di Pulau Jawa, namun cukup untuk menstabilkan pasokan pangan di wilayah Kaltim.
“Pengembangan sektor inklusif sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan memperkuat ekonomi Kaltim secara keseluruhan,” tutupnya. (End/Par)
