UpdateIKN.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya mendukung program nasional Sekolah Rakyat dengan menyiapkan tiga lokasi strategis sebagai pusat pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial Kukar Yuliandris Suherman, mengungkapkan bahwa dua dari tiga lokasi tersebut berada di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, notabene bukan di Kecamatan Loa Kulu seperti diberitakan sebelumnya. Lahan seluas 10,65 hektar disiapkan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA masing-masing dengan 3 rombongan belajar (Rombel).
Sementara itu, lokasi ketiga seluas 14,27 hektar berada di Jalan AM Tahir No. 95, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak. Di sana akan dibangun fasilitas pendidikan tingkat SMP dan SMA, masing-masing juga terdiri dari 3 Rombel.
“Program Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di Kukar melalui jalur pendidikan gratis dan berkualitas. Kami sangat berharap dukungan semua pihak agar program ini berjalan lancar,” ujar Sunggono.
Program Sekolah Rakyat adalah gagasan Presiden Prabowo Subianto di bawah Kabinet Merah Putih yang dinaungi Kementerian Sosial RI. Dalam rangka merealisasikan program ini, Pemkab Kukar telah mengajukan proposal resmi dan telah melalui proses verifikasi yang ketat dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, BPN, dan Kementerian Agama.
Menurut Sunggono, tanah yang diusulkan untuk Sekolah Rakyat sudah sesuai dengan ketentuan legalitas. Lahan di Kelurahan Loa Ipuh Darat merupakan hibah dari PT Multi Harapan Utama (eks HGU), sedangkan lokasi di Tanjung Limau merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan.
“Dalam waktu paling lama tiga tahun sejak perjanjian pinjam pakai ditandatangani, aset ini akan dihibahkan ke Kementerian Sosial RI untuk menjamin keberlanjutan sekolah rakyat,” katanya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana pendidikan karakter dan peningkatan kapasitas bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat. Nantinya, para siswa akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif, guna memutus rantai kemiskinan lintas generasi.
Sistem seleksi peserta akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), memastikan transparansi dan akurasi dalam penerimaan siswa.
Program ini juga masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dalam pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah.
“Melalui Sekolah Rakyat, kami ingin memuliakan masyarakat kurang mampu dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh menjadi generasi unggul yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Sunggono. (ADV/Kominfo Kukar)
