UpdateIKN.com, Samarinda – Capaian pendapatan APBD Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) hingga Desember 2024 tercatat sebesar Rp44,17 triliun, mencapai 67,45 persen dari target yang ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, M. Syaibani, menjelaskan bahwa sumber pendapatan utama berasal dari dana transfer, yang mencapai Rp35,12 triliun atau 69,81 persen dari pagu Rp50,31 triliun.
“Dukungan dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi pilar utama pendanaan daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Timur,” ujar M. Syaibani dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, realisasi belanja APBD Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp42,86 triliun atau 61,06 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp70,19 triliun hingga akhir tahun 2024.
Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hingga Desember 2024, alokasi anggaran pembangunan IKN dari APBN mencapai Rp40,89 triliun dengan realisasi sebesar Rp39,62 triliun atau 77,32 persen dari pagu belanja kementerian/lembaga.
Kementerian PUPR menjadi pengelola utama anggaran pembangunan IKN dengan realisasi mencapai 99,56 persen, diikuti oleh Kementerian Perhubungan (0,24 persen), KLHK (0,16 persen), dan POLRI (0,04 persen).
“IKN merupakan proyek strategis nasional yang tidak hanya berperan dalam transformasi tata ruang pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal. Realisasi anggaran ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan IKN,” terang Syaibani.
Melihat realisasi pendapatan dan belanja APBD yang didominasi oleh dana pusat, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
Selain itu, kelanjutan pembangunan IKN diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal, termasuk peningkatan lapangan kerja dan pengembangan sektor produktif lainnya.
“Dengan optimalisasi anggaran dan pembangunan yang terarah, kami optimistis Kalimantan Timur dapat menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, seiring dengan hadirnya IKN,” tutup Syaibani. (End)
