Lahan Pemakaman di Samarinda Dikeluhkan, DPRD Minta Perbaikan
UpdateIKN.com, Samarinda – Persoalan pemakaman di Samarinda terus menjadi perhatian publik, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananza, menilai kondisi fasilitas pemakaman yang disediakan pemerintah masih jauh dari kata ideal. Ia mendesak Pemkot agar menjamin lahan pemakaman gratis dan layak bagi seluruh warga, tanpa kecuali.
Menurut Vananza, saat ini banyak masyarakat kesulitan mendapatkan tempat pemakaman yang sesuai standar. Mereka tidak hanya dibebani dengan proses pemakaman yang mahal, tetapi juga harus menghadapi kondisi lahan yang tidak layak pakai, minim fasilitas, dan sulit diakses kendaraan.
“Sering kali warga cuma dikasih lahan kosong. Untuk menggali, meratakan, sampai memperbaiki akses jalan, mereka harus urus sendiri. Ini tidak adil,” katanya.
Dia menegaskan bahwa lahan pemakaman gratis dari pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pemberian sebidang tanah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang memudahkan mereka saat sedang berduka, termasuk infrastruktur jalan, penerangan, dan layanan penggalian makam yang terkoordinasi.
Selain lahan pemerintah, Vananza juga menyoroti praktik pemakaman swasta di Samarinda yang menurutnya masih mengabaikan rasa keadilan. Ia menyebut banyak warga terpaksa menguburkan jenazah keluarganya di tempat seadanya karena tak mampu membayar tarif mahal yang dikenakan pihak swasta.
“Jangan sampai rakyat kita tidak mendapat tempat pemakaman yang layak hanya karena tak mampu bayar. Negara harus hadir,” tegasnya.
Dalam rangka menyelesaikan persoalan ini, DPRD dan Pemkot Samarinda tengah membahas Ranperda sistem dan pengelolaan pemakaman. Regulasi ini ditargetkan menjadi solusi jangka panjang yang bisa mengatur tata kelola pemakaman secara adil, terstruktur, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
Ranperda tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penataan lahan, tarif pemakaman, hingga pengawasan pada pengelola swasta.
“Kami ingin aturan ini menjamin hak semua warga untuk mendapatkan pemakaman yang layak, tanpa diskriminasi,” kata Vananza.
Dia juga mendorong Panitia Khusus (Pansus) Pemakaman DPRD Samarinda bekerja maksimal dalam beberapa bulan ke depan. Targetnya, regulasi ini dapat segera disahkan dan langsung diterapkan.
Vananza mengatakan bahwa pemakaman bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan dan martabat warga.
“Kita tidak bisa membiarkan masyarakat kecil menanggung beban ganda di saat berduka. Pemerintah wajib menjamin bahwa setiap warga, apapun latar belakang ekonominya, bisa dimakamkan secara layak dan manusiawi,” pungkasnya. (Putri/ADV)
