Ketua Komisi I DPRD Samarinda Dukung Sistem Parkir Prabayar, Efektif Tingkatkan PAD dan Atasi Jukir Liar
UpdateIKN.com, Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa penerapan sistem parkir prabayar merupakan langkah strategis yang dinilai cukup efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meminimalisir kebocoran setoran parkir yang selama ini menjadi persoalan utama di Kota Samarinda.
“Sebenarnya benar, untuk meningkatkan PAD, skema ini cukup efektif karena bisa mengurangi kebocoran. Selama ini persoalan parkir kita tidak mencapai target setoran PAD karena kebocoran terlalu besar. Dengan sistem prabayar, kebocoran bisa diminimalkan,” ujar Samri.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya transformasi sistem pengelolaan parkir menjadi lebih tertib dan akuntabel. Tak hanya soal teknis pembayaran, sistem ini juga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan juru parkir liar (jukir liar) yang selama ini menjadi dilema sosial dan keamanan di lapangan.
Samri menilai bahwa penanganan jukir liar tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah. Hanya mengandalkan imbauan tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Menurutnya, harus ada sinergi antara penegak hukum, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan masyarakat agar permasalahan ini bisa ditangani secara menyeluruh.
“Tidak cukup hanya imbauan. Penegak hukum dan OPD terkait harus benar-benar turun ke lapangan. Jukir liar ini kan urusan perut. Kalau sudah soal makan, orang bisa melakukan apa saja, mencuri, bahkan membunuh seperti kasus begal,” tegas Samri.
Menurutnya, penghapusan jukir liar secara total bukanlah solusi ideal. Justru pendekatan pemberdayaan menjadi kunci utama. Mereka perlu dibina dan diberikan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang sudah mereka tekuni, yakni sektor perparkiran.
“Solusinya bukan dihilangkan, tapi dibina. Diberi pekerjaan sesuai bidang yang ditekuni, yaitu perparkiran. Jika jukir liar ini diberdayakan, maka mereka bisa punya pekerjaan tetap dan penghasilan pasti setiap bulan,” katanya.
Samri mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap potensi masalah sosial yang bisa muncul jika penanganan jukir liar dilakukan tanpa pendekatan kemanusiaan. Ia khawatir jika pengangguran meningkat akibat penghilangan pekerjaan para jukir liar, justru akan memicu kriminalitas baru di tengah masyarakat.
“Keberadaan jukir liar mungkin sudah membantu mengurangi angka kriminal walau masih menimbulkan keresahan karena tarif parkir yang tidak wajar. Tapi mereka tetap bagian dari masyarakat yang kesejahteraannya juga harus diperhatikan,” katanya.
Ia menambahkan, selama ini masyarakat sebenarnya cukup taat membayar parkir, baik kepada jukir resmi maupun liar. Namun, jika pembayaran diberikan kepada jukir liar, uang tersebut tidak masuk ke kas daerah, sehingga tidak berkontribusi terhadap PAD.
“Faktanya, masyarakat sebenarnya taat. Sayangnya, kalau bayar ke jukir liar, uangnya tidak masuk ke kas daerah. Jadi lebih baik ada pemasukan meskipun kecil, daripada tidak ada sama sekali,” lanjutnya.
Samri menyatakan bahwa DPRD Kota Samarinda siap mendukung penuh program parkir berlangganan sebagai solusi jangka panjang. Namun, ia mengingatkan bahwa fokus utama bukan hanya mengurangi jumlah jukir liar, tapi juga memastikan mereka tidak kehilangan sumber penghidupan.
“DPRD sebagai bagian dari pemerintahan mendukung niat baik pemerintah mengurangi jukir liar. Tapi jangan hanya sekadar mengurangi, lalu pekerjaannya hilang. Itu tidak menyelesaikan masalah, justru bisa memindahkan masalah ke tempat lain,” tegasnya.
Samri kembali menekankan pentingnya pembinaan dan pemberdayaan sebagai akar solusi dari masalah jukir liar. Ia mendorong pemerintah untuk lebih jeli dan cermat melihat persoalan ini agar dapat ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Melani/ADV/DPRD Samarinda)
