UpdateIKN.com, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) dikenal sebagai daerah dengan kesuburan tanah dan potensi pertanian yang besar, namun ironisnya, Kaltim masih harus bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.
Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyoroti ketergantungan ini sebagai ancaman bagi kemandirian pangan di Kaltim.
Sigit berharap Kaltim dapat memanfaatkan teknologi pertanian modern untuk memperkuat sektor pertanian dan mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa, dan Sulawesi.
“Sangat ironis melihat kita yang memiliki potensi pertanian besar justru harus bergantung pada pasokan dari luar,” ujarnya.
DPRD Kaltim mencatat, sektor pertanian Kaltim masih terhambat oleh penggunaan teknologi yang tergolong tradisional.
“Banyak petani masih menggunakan metode manual sementara negara-negara lain telah beralih ke mekanisasi dengan alat modern,” jelasnya.
Selain itu, keterbatasan lahan pertanian yang optimal juga menjadi penghambat produktivitas.
Dia juga menyoroti rendahnya minat generasi muda dalam sektor pertanian sebagai tantangan serius.
“Banyak anak muda lebih memilih sektor yang mereka anggap lebih menjanjikan, padahal pertanian punya potensi besar jika digarap dengan baik,” ujar Sigit.
Menurutnya, minat generasi muda perlu ditumbuhkan agar sektor ini bisa berkembang secara berkelanjutan.
Sigit melihat momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang besar untuk mengembangkan sektor pertanian di Kaltim. Dia berpendapat bahwa keberadaan IKN dapat menarik lebih banyak investasi dan pengembangan teknologi pertanian di daerah tersebut. Namun, dia mengingatkan bahwa perubahan ini tidak bisa terjadi dalam semalam.
“Kita perlu mengubah pola pikir masyarakat dan meningkatkan produktivitas secara bertahap,” tegasnya.
Agar tujuan ini tercapai, Sigit mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mendukung sektor pertanian. Dia menilai, peran pemerintah sangat penting, terutama dalam menyediakan teknologi pertanian modern, infrastruktur, serta penyuluhan yang bisa meningkatkan keterampilan para petani.
“Pemerintah harus memberikan dukungan nyata kepada petani dengan menyediakan teknologi modern dan infrastruktur yang diperlukan,” ujarnya.
Sigit menyarankan agar pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang berpihak pada pengembangan sektor pertanian, mulai dari penyediaan lahan yang memadai, penyuluhan, hingga pengembangan pasar untuk hasil pertanian lokal.
“Potensi pencurian kita sangat besar, sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak dan terstruktur,” pungkasnya. (Adv/Putri/Par)