Kenaikan UKT PTN Menuai Kritik Pedas DPRD Samarinda
UpdateIKN.com, Samarinda – Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kembali memantik kontroversi. Kali ini, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti, angkat suara mengkritik kebijakan tersebut.
Dia menilai, kenaikan UKT PTN justru mempersempit akses pendidikan bagi masyarakat luas.
“Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia. Kenaikan UKT yang signifikan ini bertentangan dengan hak tersebut dan hanya akan menyulitkan mahasiswa, serta keluarga mereka dalam membiayai pendidikan,” ujarnya.
Damayanti menaruh kekhawatiran besar, kenaikan UKT yang tinggi dapat memperparah kesenjangan akses pendidikan.
“Bukannya solusi, kenaikan UKT ini justru semakin mempersulit rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.
Damayanti mengingatkan pentingnya mencari solusi yang lebih adil dan tidak membebani masyarakat.
Menurut dia, pemerintah perlu mengkaji ulang aturan kenaikan UKT PTN yang ada dan mempertimbangkan alternatif lain seperti pemberian beasiswa yang lebih luas. Kata Damayanti, beasiswa ini dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT.
Selain itu, skema pembayaran UKT harus dibuat lebih fleksibel. Kata dia, ini bisa berupa opsi pembayaran cicilan atau subsidi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Kemudian, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Dengan kerjasama ini, diharapkan akan lebih banyak sumber dana yang bisa dialokasikan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan.
“Mari kita perjuangkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua,” kata Damayanti.
Dirinya berharap, pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.
Damayanti menyebut, kenaikan UKT bukan hanya berdampak pada mahasiswa, tetapi juga pada keluarga mereka yang harus menanggung biaya tambahan tersebut. Banyak keluarga yang harus berjuang keras untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka, dan kenaikan UKT yang signifikan dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka.
Hal ini juga bisa mengakibatkan banyak calon mahasiswa terpaksa mengurungkan niat mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya.
“Kenaikan UKT juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Dengan beban biaya yang lebih tinggi, mahasiswa mungkin harus bekerja paruh waktu untuk menutupi kebutuhan mereka, yang pada akhirnya dapat mengganggu konsentrasi dan prestasi akademik mereka,” tandasnya. (Adv/Putri/Par)
