Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Baru Dipertanyakan
UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, angkat suara terkait kebijakan pengelolaan pertambangan baru yang digagas pemerintah.
Menurutnya, pertambangan harus dirancang untuk membawa manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan semata.
“Perlu ada seleksi ketat dan pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan alam lebih lanjut,” tegasnya.
Dia mengingatkan, pemerintah tidak boleh asal-asalan dalam mengeluarkan kebijakan, dan harus mempertimbangkan dampaknya secara matang.
“Kita tidak ingin kebijakan ini menimbulkan masalah baru,” katanya.
Deni juga menyoroti banyaknya tambang di Indonesia yang dikelola secara terbuka, dan telah menyebabkan kerusakan alam yang luar biasa.
“Pengelolaan tambang saat ini carut marut,” kritiknya.
Dia berharap, kebijakan pertambangan yang akan datang dapat benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan. Deni meminta pemerintah untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
Namun demikian, Deni juga mempertanyakan mekanisme seleksi ketat yang akan diterapkan dalam kebijakan pertambangan baru tersebut.
“Apa itu pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab? Bagaimana pemerintah akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan kerusakan alam lebih lanjut? Apakah kebijakan ini akan berdampak pada lapangan pekerjaan di sektor pertambangan? Nah semua pertanyaan ini jadi pertanyaan publik,” katanya.
Menurutnya, masyarakat menanti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Karena, lanjut Deni, kebijakan pertambangan baru harus dikaji secara mendalam dan komprehensif sebelum diterapkan, agar benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak. (Adv/Putri/Par)
