Kabut Asap Samarinda, Puskesmas Diminta Siaga ISPA
UpdateIKN.com, Samarinda – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjadi perhatian di sektor kesehatan Kota Samarinda. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, memburuknya kualitas udara dikhawatirkan memicu peningkatan keluhan gangguan pernapasan.
Kondisi itu membuat DPRD Samarinda meminta Dinas Kesehatan tidak menunggu sampai jumlah pasien meningkat untuk mengambil langkah antisipasi. Puskesmas hingga rumah sakit diminta memastikan kesiapan pelayanan selama kabut asap masih terjadi.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan dampak kualitas udara harus dipantau bersamaan dengan perkembangan karhutla.
“Dinas Kesehatan harus memperkuat kesiapan puskesmas dan rumah sakit jika terjadi peningkatan keluhan gangguan pernapasan,” ujar Novan.
Menurut Novan, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara mulai memburuk. Upaya perlindungan dinilai lebih baik dilakukan sejak awal dibanding menunggu munculnya gejala penyakit.
“Jangan menunggu muncul gejala ISPA baru menggunakan masker. Lebih baik kita antisipasi sejak awal,” katanya.
Dia menyebut kualitas udara Samarinda sempat mengalami kenaikan ISPU dari 98 menjadi 148. Angka tersebut berada dalam kategori tidak sehat sehingga masyarakat diminta membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk.
“Ketika kualitas udara masuk kategori tidak sehat, aktivitas di luar ruangan perlu dikurangi,” tegasnya.
Kelompok anak-anak menjadi salah satu perhatian dalam kondisi tersebut. Aktivitas pendidikan di sejumlah sekolah bahkan telah disesuaikan dengan kondisi udara, termasuk melalui pembelajaran dari rumah atau daring.
Novan mengatakan keputusan mengenai kegiatan sekolah harus mempertimbangkan kondisi udara di wilayah masing-masing. Sebab, kualitas udara antara satu kecamatan dan kecamatan lainnya tidak selalu berada pada kondisi yang sama.
“Tidak semua wilayah Samarinda kondisi udaranya sama. Karena itu, perkembangannya harus dipantau setiap hari dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah,” ujarnya.
Pemantauan kualitas udara juga dinilai perlu dilakukan secara konsisten. Informasi yang diperoleh pemerintah dapat menjadi dasar untuk menentukan pembatasan aktivitas masyarakat maupun pembelajaran tatap muka.
“Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa melihat kondisi udara di lapangan. Perkembangannya harus dipantau secara berkala,” tuturnya.
Di sisi lain, upaya perlindungan masyarakat mulai dilakukan dengan menyiapkan sekitar 10 ribu masker yang akan dibagikan relawan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu warga menghadapi paparan asap, terutama mereka yang masih harus beraktivitas di luar rumah.
“Masker menjadi salah satu langkah antisipasi yang bisa dilakukan masyarakat ketika harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang buruk,” kata Novan.
DPRD Samarinda juga mendorong koordinasi antara Dinas Kesehatan dan BPBD. Perkembangan titik karhutla perlu diikuti dengan informasi mengenai dampaknya terhadap kualitas udara di kawasan permukiman maupun lingkungan sekolah.
“Koordinasi dengan BPBD penting untuk mengetahui perkembangan karhutla dan dampaknya terhadap kualitas udara masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
