UpdateIKN.com, Samarinda  Stabilitas harga di Kalimantan Timur (Kaltim) masih terjaga, tetapi tekanan dari sektor pangan mulai menguat. Kondisi cuaca dan fenomena El Nino membuat pasokan sejumlah komoditas terganggu, sehingga harga beberapa bahan pangan ikut terdorong naik sepanjang September 2026.

Inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada September tercatat 0,18 persen secara bulanan (mtm). Angka ini meningkat dibandingkan Agustus yang berada di level 0,10 persen.

Kenaikan tersebut membuat inflasi Kaltim sepanjang Januari-September 2026 mencapai 2,82 persen (ytd). Sementara secara tahunan, inflasi tercatat 3,98 persen (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim), Jajang Hermawan mengatakan perkembangan inflasi September terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

“Secara umum, inflasi September 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya,” ujar Jajang dalam keterangan resminya, Kamis (1/10/2026).

Tekanan pangan menjadi perhatian karena terjadi ketika kondisi produksi di sejumlah sentra mengalami gangguan.

Menurut Jajang, keterbatasan pasokan dari daerah sentra produksi berkaitan dengan kondisi cuaca dan fenomena El Nino. Kekeringan yang terjadi kemudian berdampak terhadap produktivitas sejumlah komoditas hortikultura dan pangan. Cabai dan beras termasuk komoditas yang ikut terdampak.

“Kondisi kekeringan berdampak pada penurunan produktivitas sejumlah komoditas hortikultura dan pangan, antara lain cabai, serta beras,” katanya.

Dampaknya tercermin pada sejumlah komoditas yang menjadi pendorong inflasi September. Cabai rawit, bayam, kangkung, tomat, dan jagung manis tercatat memberikan tekanan terhadap perkembangan harga di Kaltim.

Namun, tekanan tersebut masih mendapat penahan dari sejumlah komoditas lain.

Harga ikan layang, ikan tongkol, daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, serta angkutan udara mengalami penurunan dan ikut meredam laju inflasi.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, tekanan harga terjadi di seluruh daerah pembentuk Indeks Harga Konsumen Kaltim.

Kabupaten Berau mencatat inflasi bulanan paling tinggi, yakni 0,61 persen. Berikutnya Kabupaten Penajam Paser Utara dengan inflasi 0,52 persen.

Di dua kota utama Kaltim, inflasi tercatat lebih rendah. Samarinda mengalami inflasi 0,09 persen, sedangkan Balikpapan sebesar 0,08 persen.

Perbedaan tekanan antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa dinamika harga pangan dan pasokan tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi daerah.

Karena itu, pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat intervensi, mulai dari menjaga harga hingga memastikan distribusi pangan tidak tersendat.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah Gerakan Pangan Murah dan SPHP. Sepanjang September, kegiatan tersebut digelar di sejumlah daerah, termasuk Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Barat, dan Kutai Timur.

Jajang mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pangan strategis dengan harga yang terjangkau.

“Kegiatan tersebut diarahkan untuk menjaga akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

Selain intervensi harga, pemerintah juga memperkuat sisi pasokan. Bersama Bulog dan pemangku kepentingan lainnya, TPID mendorong pemenuhan kebutuhan komoditas strategis.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah beras. Hingga September 2026, penyaluran beras SPHP di Kaltim disebut telah mencapai sekitar 80 persen.

Langkah tersebut menjadi penting di tengah risiko penurunan produksi akibat kekeringan.

Pemerintah daerah juga tidak hanya mengandalkan operasi pasar dan intervensi harga. Dari sisi produksi, berbagai langkah mitigasi dilakukan untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap pertanian.

Optimalisasi pompa portabel dilakukan pada sawah yang terdampak kekeringan. Di saat yang sama, penerapan teknologi pertanian modern terus didorong untuk meningkatkan produktivitas pangan.

“Upaya peningkatan produksi pangan juga terus didorong melalui penerapan teknologi pertanian modern,” kata Jajang.

Persoalan berikutnya adalah distribusi. Ketika produksi dan pasokan tersedia, harga tetap berpotensi naik apabila distribusi dari sentra produksi ke daerah konsumsi terganggu.

Karena itu, TPID memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan rantai pasok komoditas strategis tetap berjalan.

Pemantauan stok BBM dan LPG di SPBU menjadi salah satu langkah yang dilakukan. Selain itu, dukungan terhadap perbaikan akses jalan darat menuju Kabupaten Mahakam Ulu terus diperkuat agar distribusi barang dan kebutuhan pokok ke wilayah tersebut lebih lancar.

“TPID terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan rantai pasok komoditas strategis tetap berjalan lancar,” ujar Jajang.

Di tengah dinamika harga pangan, TPID Kaltim juga memperkuat sistem pemantauan dan komunikasi. Rapat koordinasi pengendalian inflasi dilakukan secara rutin bersama Kementerian Dalam Negeri.

Pemantauan perkembangan harga kemudian disampaikan melalui forum TPID sebagai bagian dari langkah antisipasi.

Jajang menilai koordinasi tersebut penting agar pemerintah dapat merespons tekanan harga secara lebih cepat.

“Penguatan komunikasi dan koordinasi ini menjadi bagian penting dalam mempercepat respons kebijakan, menjaga ekspektasi inflasi, serta memastikan langkah pengendalian harga dilakukan secara tepat sasaran,” tuturnya.

Ke depan, TPID Kaltim akan melanjutkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Program pengendalian inflasi serta Gerakan Pengendalian inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) juga akan terus diperkuat.

Dengan inflasi tahunan yang masih berada di level 3,98 persen, perhatian pemerintah kini tidak hanya tertuju pada angka inflasi, tetapi juga pada kemampuan menjaga pasokan pangan di tengah risiko cuaca.

“Dengan berbagai upaya tersebut, stabilitas harga di Kalimantan Timur diharapkan tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta aktivitas ekonomi daerah dapat terus berjalan dengan baik,” tutup Jajang. (End)

Iklan