UpdateIKN.com, Samarinda – Di tengah tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya komitmen industri tambang terhadap tanggung jawab sosial dan pelestarian alam.
Gubernur menyoroti peran vital perusahaan tambang dalam membangun masa depan Kaltim yang berkelanjutan dan sejahtera.
“Kalimantan Timur ini paru-paru dunia. Maka menjaga hutannya, airnya, dan keanekaragaman hayatinya adalah amanah besar. Indexim telah memulainya dengan langkah nyata,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke salah satu perusahaan tambang di Kutai Timur.
Dirinya juga memberikan apresiasi kepada perusahaan tambang yang telah mengintegrasikan aktivitas usaha dengan program pelestarian lingkungan dan pengembangan sosial masyarakat.
Gubernur juga menegaskan pentingnya tata kelola lingkungan yang baik dan pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) secara profesional. Menurutnya, penyaluran CSR melalui lembaga resmi seperti Baznas dapat memperluas manfaat sosial, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.
“Jika kita ingin menjaga keseimbangan pembangunan, maka dunia usaha harus menjadi mitra aktif pemerintah dalam menunaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Gubernur Kaltim menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap regulasi perpajakan dan tata kelola yang transparan. Ia mengingatkan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dioptimalkan, terutama dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah.
“Jika target pajak tidak tercapai, program-program prioritas pemerintah bisa terganggu. Karena itu, perusahaan wajib menjalankan kewajibannya dengan transparan dan sesuai ketentuan,” katanya.
Gubernur menekankan bahwa program CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tidak boleh dijalankan secara parsial. Ia berharap pembangunan seperti rumah layak huni, sanitasi, hingga fasilitas pendidikan dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kalau ada pembangunan rumah layak huni, sanitasi, sekolah, hendaknya jangan sendiri-sendiri. Harus terkoordinasi dan membawa manfaat besar,” imbuhnya.
Gubernur juga mendorong perusahaan tambang yang berstatus PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) untuk siap bertransformasi menjadi perusahaan terbuka dengan tata kelola berstandar internasional. Selain itu, menjaga keamanan dan ketertiban sosial di lingkungan tambang menjadi hal yang tak kalah penting. (Putri/Par)
