DPRD Samarinda Dorong Penanganan Lonjakan Harga Beras Berdasarkan Data Valid
UpdateIKN.com, Samarinda – Lonjakan harga beras yang tengah terjadi di Samarinda menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menekankan bahwa pemerintah kota tidak boleh mengambil langkah reaktif atau berdasarkan asumsi semata. Menurutnya, kebijakan yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat harus berlandaskan data yang akurat dan valid.
“Dalam penanganan lonjakan harga beras, data yang benar menjadi kunci utama. Kita tidak boleh asal membuat kebijakan tanpa mengetahui akar masalah sebenarnya,” ujarnya.
Komisi II DPRD Samarinda berencana memanggil seluruh pihak terkait untuk memetakan persoalan ini secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan mengetahui penyebab terganggunya distribusi beras, apakah murni karena faktor cuaca yang tidak menentu atau ada hambatan struktural lain yang memerlukan intervensi khusus.
“Dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak terkait untuk menelusuri akar masalah. Apakah distribusi beras terhambat akibat cuaca buruk atau ada faktor lain. Jika ternyata masalahnya karena permainan distributor atau agen, kami akan turun tangan langsung. Namun bila bukan itu, kami tetap akan mencari solusi agar pemerintah kota bisa menanggulangi masalah ini,” katanya.
Iswandi menambahkan, salah satu strategi yang tengah dipertimbangkan adalah melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat jalur distribusi. Perumda Varia Niaga maupun BUMD lain yang dimiliki Pemkot Samarinda berpotensi mengambil peran langsung sebagai distributor, sehingga pasokan beras ke masyarakat dapat lebih terjamin dan stabil.
Selain itu, Komisi II DPRD Samarinda telah menyiapkan sejumlah poin investigasi awal yang akan dibahas bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Poin-poin tersebut mencakup indikasi penyebab seperti meningkatnya permintaan beras, hambatan di jalur distribusi, hingga adanya praktik beras oplosan yang dapat merugikan konsumen.
“Saat ini kami juga tengah menelusuri kondisi harga eceran di pasaran. Ketika bertemu Disperindag, semua informasi akan jelas. Kami sudah menyiapkan poin-poin penting, mulai dari kenaikan permintaan, distribusi yang kurang lancar, hingga beredarnya beras oplosan,” ujar Iswandi.
Politisi ini menegaskan bahwa setiap langkah harus didasarkan pada fakta lapangan yang terverifikasi.
“Kami ingin mengetahui langsung dari pihak terkait apa masalah yang terjadi di lapangan. Tujuannya agar kebijakan atau tindakan yang diambil tidak sembarangan,” tandasnya.
Dengan langkah ini, DPRD Samarinda berkomitmen memastikan distribusi beras tetap lancar dan harga beras di pasaran lebih stabil, sehingga kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi tanpa hambatan. (Melani/ADV/DPRD Samarinda)
