UpdateIKN.com, Samarinda – Komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat dukungan kuat dari Bank Indonesia (BI) Kaltim.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto menekankan bahwa Kaltim memerlukan intervensi nyata dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, demi menjawab berbagai tantangan dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah Benua Etam.
“Untuk bisa swasembada, Kaltim tidak bisa jalan sendiri. Harus ada intervensi dari pemerintah, baik dari sisi strategi, inovasi, maupun pendanaan,” ujar Budi Widihartanto pada acara Temu Media yang digagas oleh Kantor Perwakilan BI Kaltim, Selasa (1/7/2025).
Menurut Budi Widihartanto, secara geografis dan agronomis, kondisi lahan pertanian di Kaltim tidak sebaik lahan-lahan pertanian di Pulau Jawa atau Sumatera. Ini menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan berbeda dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik lokal.
“Lahan di sini memang lebih menantang. Untuk itu, perlu ada treatment khusus dan pendekatan inovasi yang disesuaikan dengan kondisi Kaltim,” terangnya.
Tidak hanya dari sisi lahan, masalah keberlanjutan (sustainability) dalam pertanian di Kaltim juga masih menjadi persoalan krusial. Tingginya biaya produksi dan rendahnya margin keuntungan bagi petani membuat sektor ini sulit berkembang tanpa dukungan intensif.
“Cost produksi di Kaltim lebih tinggi, sementara hasilnya tidak sebaik di Jawa. Margin petani menjadi kecil. Inilah kenapa dukungan biaya dari pemerintah menjadi sangat penting agar petani bisa tetap eksis,” kata Budi Widihartanto.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim saat ini tengah menyusun strategi khusus untuk mendorong swasembada pangan, terutama dalam produksi beras. Strategi ini mencakup penguatan infrastruktur irigasi, peningkatan kapasitas petani, serta pemberian insentif dan subsidi pertanian.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menargetkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan. Pemerintah pusat pun diharapkan turun tangan lebih aktif dalam mendukung program di daerah.
“Saya lihat pemerintah pusat sedang menyiapkan bantuan untuk pertanian di Kalimantan Timur. Jika ini bisa berjalan, target menggarap 100 ribu hektare lahan pertanian akan lebih realistis,” katanya.
Rencana membuka dan mengoptimalkan 100 ribu hektare lahan pertanian di Kaltim dinilai sebagai langkah konkret menuju swasembada pangan. Dengan catatan perlu ada keberlanjutan dari sisi pembiayaan, pembinaan petani, serta teknologi pertanian yang cocok dengan kondisi lokal.
“Intervensi pemerintah sangat penting, terutama dalam menekan cost. Jika cost bisa ditekan, maka petani akan lebih bergairah dan berani bertanam. Ini akan jadi momentum untuk menggerakkan sektor pertanian,” ujar Budi Widihartanto.
Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif lembaga seperti Bank Indonesia dalam mendorong sinergi kebijakan, swasembada pangan di Kaltim bukanlah hal mustahil. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi, keberpihakan terhadap petani, serta kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung sektor pertanian secara menyeluruh.
“Selama ada intervensi pemerintah yang konsisten, swasembada pangan di Kaltim, khususnya untuk beras, bisa dicapai dan dijaga secara berkelanjutan,” pungkas Budi Widihartanto. (End)
