Banyak Persoalan Dikeluhkan Masyarakat di Dapilnya, Sutomo Jabir Minta Pemprov Kaltim Beri Perhatian
UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk benar-benar merealisasikan anggaran APBD-P 2023 tepat sasaran dan merata ke seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
“Yang jelas Dapil saya ada tiga, Bontang, Kutim dan Berau. Pasti problem macam-macam dan berbeda-beda. Yang jelas wilayah saya itu banyak daerah pedesaan, yang selalu kita dorong pemerataannya, apalagi APBD kita tinggi. Kita minta pengelolaanya betul-betul bisa bermanfaat dengan secara merata dan adil,” ujarnya.
Menurutnya, khusus yang terjadi di daerah pemilihannya (Dapil), yakni Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kota Bontang masih banyak menyisakan persoalan. Diantaranya, pembangunan infrastruktur, pengadaan air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan hingga persoalan stunting.
“Terutama daerah Dapil saya. Kalau kita berbicara masalah daerah pedalaman, hampir semuanya minim. Air bersihnya tidak ada, listrik tidak ada, infrastruktur tidak ada, pendidikan ala kadarnya, begitu juga dengan fasilitas kesehatan, stunting juga tinggi,” ungkapnya.
“Banyak yang harus kita benahi. Jaringan listrik dan juga ketersediaan BBM, karena banyak nelayan-nelayan kita itu dari daerah pinggiran nyaris tidak ada SPBU, jadi ambilnya susah dan harganya mahal,” lanjut Politisi dari Partai PKB ini.
Sutomo Jabir mengatakan, dengan banyaknya persoalan yang dihadapi masyakat, seperti tak adanya jaringan listrik, BBM bagi nelayan, maka akan berdampak pada masyarakat itu sendiri.
“Jadi bagaimana perekonomian masyarakat kita kalau hal seperti BBM saja tidak ada. Ini yang akan kita ajak semua untuk duduk bareng. Kalau listrik dari PLN, kalau BBM dengan Pertamina, kalau telekomunikasi dengan Telkom. Makanya kita akan koordinasi dengan pihak terkait,” katanya.
Sutomo Jabir kembali meminta Pemprov Kaltim bersama OPD di lingkupnya untuk benar-benar bisa objektif dalam penggunaan anggaran APBD-P 2023.
“Oleh karena itu kita berharap, pemerintah bisa menjangakau itu. Karena Jangan sampai OPD yang menganggarkan itu justru tidak pernah melihat secara objektif yang di bawah, sehingga bisa membandingkan satu daerah dengan daerah lain,” pungkasnya. (Putri/MJ/Adv/DPRD Kaltim)
