Antrian BBM di SPBU Samarinda DPRD Kaltim Soroti Ulah Pedagang Eceran
UpdateIKN.com, Samarinda – Sulitnya mendapatkan bahan bakar subsidi di SPBU di Samarinda menjadi perhatian serius. Salah satu faktor yang disorot adalah maraknya pedagang BBM eceran yang menyebabkan antrean panjang di SPBU dan stok cepat habis.
Menanggapi situasi ini, Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, meminta pemerintah untuk bertindak tegas dengan melibatkan aparat, guna menertibkan penjualan BBM ilegal yang semakin menjamur.
Fuad mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan regulasi guna mengatasi kelangkaan BBM, khususnya di Samarinda. Regulasi ini bertujuan untuk melarang kegiatan penjualan BBM tanpa izin, baik itu untuk BBM subsidi maupun non-subsidi.
“Sebenarnya, upaya mengatasi persoalan itu sudah dilakukan. Pertamina maupun pemerintah telah membuat aturan agar penyaluran BBM dapat tersalurkan dengan tepat kepada yang berhak,” ujar Fuad.
Namun, permasalahan muncul akibat tindakan oknum masyarakat yang memanfaatkan celah dalam regulasi. Menurut Fuad, sejumlah oknum ini membeli BBM dalam jumlah berlebih dan menjualnya kembali secara ilegal.
“Inilah yang kadang membuat kita berpikir, aturan sudah ada, tetapi masyarakat tidak taat. Padahal sudah jelas bahwa pembelian BBM tidak boleh berlebihan, apalagi untuk dijual kembali,” bebernya.
Fuad mengungkap, praktik “saling kerja sama” antara petugas SPBU dan pembeli yang menawarkan imbalan juga memperburuk situasi. Akibatnya, antrean di SPBU semakin panjang, stok BBM cepat habis, dan masyarakat yang seharusnya mendapat hak justru sulit mengakses BBM.
Politisi Gerindra ini menekankan pentingnya sosialisasi dan penegakan aturan bukan hanya kepada masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga kepada para penjual dan produsen BBM.
“Kondisi kelangkaan BBM ini sangat memprihatinkan, terutama ketika dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Hal ini berdampak pada ketersediaan BBM yang tidak mencukupi untuk kebutuhan di Kaltim, khususnya Samarinda,” tegasnya.
Tak hanya itu, Fuad juga menyoroti potensi bahaya yang ditimbulkan oleh menjamurnya pedagang BBM eceran di kota ini. Menurutnya, praktik penjualan BBM yang tidak memenuhi standar keamanan berisiko memicu kebakaran dan mengancam keselamatan warga.
“Ini masalah serius yang tak bisa diabaikan, karena berdampak pada keselamatan masyarakat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan pedagang BBM eceran yang sering kali menyimpan BBM dalam kondisi tidak aman, tanpa jarak standar antar-unit penyimpanan.
“Pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan dan menindak tegas penjual BBM eceran yang tidak memenuhi standar keamanan guna melindungi keselamatan warga,” tandasnya. (Adv/Putri/Par)
