Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Soroti Perlambatan Ekonomi dan Anjloknya Harga Batu Bara
UpdateIKN.com, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyoroti perlambatan signifikan dalam struktur keuangan daerah menyusul penurunan pendapatan dari sektor-sektor utama, terutama sektor pertambangan.
Dia menyebut bahwa kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.1 Tahun 2025 telah berdampak langsung pada daya beli masyarakat, serapan anggaran, dan secara keseluruhan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Kaltim.
“Yang jelas, kita ingin mencoba potensi-potensi pendapatan dari sektor lain. Artinya memang ada perlambatan APBD kita yang diakibatkan oleh Perpres tersebut, sehingga serapan anggaran dan daya beli masyarakat ikut terdampak,” ujarnya ditemui belum lama ini.
Sapto mengungkapkan bahwa dalam evaluasi terhadap APBD Perubahan 2025 (APBDP 2025) dan juga prognosis APBD Murni 2026, pihaknya menemukan sejumlah sinyal yang menunjukkan tekanan besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, kondisi ini diperparah oleh tren penurunan harga batu bara, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tambang.
“Beberapa sektor pendapatan asli daerah kita mengalami depresi atau perlambatan. Ekonomi kita ikut melambat, dan ini salah satunya karena harga batu bara yang turun drastis. Dampaknya, DBH kita dari sektor tambang juga otomatis menurun,” terang Sapto.
Melihat kondisi ini, Komisi II DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi untuk lebih agresif menggali potensi pendapatan dari sektor-sektor alternatif seperti pertanian modern, perkebunan berkelanjutan, pariwisata, dan sektor jasa. Diversifikasi ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang fluktuatif.
“Jangan lagi terlalu bergantung pada batu bara. Kita harus segera mencari sumber pendapatan baru yang lebih stabil dan berkelanjutan,” katanya.
Saat ini, DPRD tengah melakukan pembahasan mendalam terhadap APBD Kaltim 2025. Proyeksi untuk tahun 2026 pun sudah mulai dikaji, dengan harapan ada kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan responsif terhadap tekanan global maupun nasional.
“Kita ingin mengetahui sejauh mana APBDP 2025 bisa menanggulangi perlambatan ini, dan bagaimana strategi pemerintah menyusun prognosis murni untuk 2026,” pungkasnya. (Putri/ADV)
