UpdateIKN.com, Samarinda – Fenomena parkir liar dan praktik pungutan liar (pungli) yang meresahkan warga kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, angkat bicara dan mendesak pemerintah kota Samarinda agar segera menindak tegas para juru parkir (jukir) liar yang kerap melakukan pungli terhadap masyarakat.
Menurut Ronald, persoalan ini bukan hanya menyangkut ketertiban, tetapi juga berdampak langsung pada pendapatan asli daerah (PAD) dan menciptakan suasana yang tidak nyaman di tengah masyarakat.
“Ya, berarti ini kan menjadi perhatian kita bersama terkait kedisiplinan kita untuk harmonisasi. Kalau bisa segera ditindak, karena banyak sekali laporan keresahan pungli yang kesannya memaksa ini,” tegas Ronald saat ditemui awak media.
Parkir liar yang tumbuh subur di sejumlah titik strategis di Samarinda dinilai menjadi celah empuk bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi. Padahal, tidak sedikit dari lokasi tersebut tidak memiliki legalitas atau izin resmi sebagai lahan parkir.
“Sering sekali suatu lokasi dijadikan lahan parkir. Karena kalau ada celah, pasti ada orang yang mampu untuk memanfaatkan itu, apalagi ini kan ilegal,” katanya.
Ronald menekankan perlunya peran aktif dari Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan instansi terkait lainnya dalam melakukan penertiban. Ia berharap tidak ada lagi pungli di area yang bahkan tidak ditetapkan sebagai zona parkir.
“Harapan saya, pihak Dishub atau pihak pemerintah lain pun, mungkin Satpol PP, untuk bisa menertibkan jukir-jukir liar. Karena jujur akan mengurangi PAD, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tanda-tandanya di sana memang tidak ada tempat khusus untuk parkir, jangan sampai ada pungli di sana,” pungkasnya. (Melani/ADV/DPRD Samarinda)
