Soroti Pertamina Terkait BBM Oplosan, Sigit Wibowo: Jangan Cuci Tangan
UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, angkat bicara terkait polemik BBM oplosan yang sempat menghebohkan masyarakat Kaltim.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai bahwa Pertamina belum menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan yang sangat merugikan rakyat ini.
Menurut Sigit, pasca-hebohnya isu Pertamax oplosan beberapa waktu lalu, Pertamina sempat berjanji akan menunjuk bengkel resmi untuk memfasilitasi pengecekan kendaraan warga yang diduga terkena dampak BBM bermasalah. Namun hingga saat ini, janji tersebut belum terealisasi dan tidak ada kejelasan mengenai bengkel mana yang ditunjuk.
“Pertamina jangan hanya cuci tangan dengan menyalahkan SPBU. Jangan hanya menyudutkan pihak lain, sementara masyarakat yang jadi korban justru makin dipersulit. Sampai sekarang belum ada komunikasi, belum jelas juga mana bengkel yang katanya akan ditunjuk untuk pengecekan kendaraan,” tegas Sigit, ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
Dia menegaskan bahwa Komisi II DPRD Kaltim tidak akan tinggal diam melihat keresahan masyarakat yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan koordinasi internal dan menjadwalkan pemanggilan pihak Pertamina guna meminta klarifikasi dan solusi nyata atas persoalan ini.
“Kami akan koordinasikan dengan Komisi II DPRD Kaltim untuk memanggil pihak terkait. Pertamina harus bertanggung jawab, jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Ini menyangkut kepercayaan publik dan keselamatan kendaraan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, isu mengenai Pertamax oplosan mencuat setelah sejumlah pengendara di Samarinda dan Balikpapan melaporkan kerusakan mesin yang diduga akibat BBM yang tidak sesuai standar. Meski sempat dilakukan pengawasan di beberapa SPBU, namun langkah konkret dari pihak Pertamina masih dianggap minim.
Sigit Wibowo juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan tindakan nyata dari Pertamina sebagai badan usaha milik negara. Dia mengingatkan bahwa rakyat jangan terus dijadikan korban dari ketidakjelasan dan buruknya pengawasan distribusi BBM.
“Rakyat sudah cukup menderita. Jangan dipersulit lagi dengan proses yang tidak transparan. Jika benar ada kelalaian, harus ada pertanggungjawaban,” tutup Sigit. (Putri/ADV)
