Ronald Stephen: Soal Jukir Liar, Fokuslah pada Solusi Ekonomi
UpdateIKN.com, Samarinda – Maraknya juru parkir liar atau yang akrab disebut “Pak Ogah” di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan publik. Banyak masyarakat mengeluhkan kehadiran mereka yang dinilai tidak tertib, bahkan kerap menimbulkan kemacetan.
Namun, menurut Anggota DPRD Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, persoalan ini tidak bisa dilihat secara sempit atau sekadar pada aspek razia semata.
Ronald menyarankan agar masyarakat dan pemerintah mengambil sudut pandang yang lebih positif dalam melihat keberadaan juru parkir liar ini. Ia menilai, banyak dari mereka yang memilih pekerjaan tersebut bukan karena ingin melanggar aturan, melainkan karena keterbatasan ekonomi dan minimnya lapangan kerja di Kota Samarinda.
“Kalau menurut saya, selalu ambil sisi positif saja. Banyak dari mereka melakukan ini karena tidak punya alternatif penghasilan lain,” ujarnya baru-baru ini.
Ronald mengakui bahwa Samarinda sebagai kota yang semakin padat tentu menghadapi tantangan urban yang kompleks, termasuk soal penataan parkir. Namun menurutnya, jika tidak ada unsur pemaksaan atau tindakan yang merugikan pengendara, maka fenomena ini sebaiknya tidak langsung diberi label negatif.
“Kalau memang ada yang merasa terganggu, ya tinggal dilaporkan saja. Tapi kan kita juga harus lihat, apakah mereka memang mengganggu, atau justru membantu mengatur lalu lintas di tengah kemacetan,” lanjutnya.
Ronald menekankan bahwa akar persoalan dari keberadaan juru parkir liar ini adalah masalah ekonomi. Karena itu, ia mendorong agar Pemkot Samarinda bersama instansi terkait tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga mulai merancang solusi alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Dia menilai, pendekatan yang lebih humanis dan konstruktif terhadap isu sosial yang kerap dipandang sebelah mata. Ia mengajak semua pihak untuk lebih peduli terhadap realita warga yang terpinggirkan secara ekonomi, bukan sekadar menuntut ketertiban tanpa memberi solusi nyata.
“Solusinya jangan hanya razia. Tapi pikirkan juga bagaimana mereka bisa diberi pekerjaan yang lebih layak, atau pelatihan agar bisa beralih profesi. Ini soal kebutuhan hidup,” tandas Ronald. (Melani/ADV/DPRD Samarinda)
