UpdateIKN.com, Balikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) komitmen meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN).
Melalui Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengembangan Kompetensi ASN 2025, BPSDM Kaltim menegaskan pentingnya peningkatan SDM aparatur demi mewujudkan visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas 2045.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Platinum Balikpapan (10/9/2025) ini diikuti oleh para Kepala SKPD, Kepala UPTD, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten/Kota se-Kaltim. Hadir pula para penjamin mutu BPSDM Kaltim, Syafruddin Pernyata dan Bere Ali.
Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Plt. Asisten Administrasi Umum, Ismiati, menekankan bahwa meski kondisi keuangan daerah menurun, pengembangan kompetensi ASN tetap menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan mandatory spending sebesar 0,34 persen dari total belanja daerah yang dialokasikan khusus untuk peningkatan SDM.
“ASN Kaltim harus mampu menjadi problem solver dalam pelayanan publik. Karena itu, pengembangan kompetensi menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan semakin berkualitas,” ujar Ismiati.
Dia menegaskan implementasi Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 29 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi ASN. Regulasi ini melahirkan konsep Kaltim Corporate University (Kaltim CorpU), sebuah strategi pembelajaran aparatur yang menekankan relevansi pelatihan dengan kebutuhan jabatan dan organisasi.
Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakernis kali ini mengusung tema “Pengembangan Kompetensi Berbasis Analisis Kebutuhan untuk Peningkatan Kinerja ASN Kalimantan Timur”. Dengan metode Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK), pengembangan SDM ASN diharapkan lebih terarah, profesional, dan berorientasi kinerja.
“Rakernis menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BPSDM Kaltim dengan BKPSDM kabupaten/kota, agar kompetensi ASN benar-benar sesuai kebutuhan daerah,” terang Nina Dewi.
Selain diskusi panel dengan narasumber dari Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim dan tim BPSDM, Rakernis ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama para peserta. (Mje/Par)
