UpdateIKN.com, Samarinda – Pelaksanaan pekerjaan proyek Terowongan Gunung Manggah disebut-sebut berimbah pada lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, tepatnya di lokasi RS Islam yang terletak di Jalan Gurami, Samarinda.
Hal tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani.
Dikatakannya, Komisi III DPRD Kota Samarinda sejauh ini belum diajak komunikasi oleh Pemkot Samarinda terkait adalah persoalan mengenai aset lahan milik Pemprov Kaltim yang terkena imbas pembangunan proyek Terowongan Gunung Manggah. Bahkan, Pemprov Kaltim mengambil sikap tegas dan sepakat menyetop sementara kegiatan pembongkaran di area rumah sakit tersebut.
Dia menyebut, ada ketidakmatangan perencanaan yang menjadi kritik terhadap Pemkot. Pasalnya, setelah melaksanakan rapat bersama PUPR Samarinda, pihak PUPR menyatakan tidak ada masalah dan mengklaim bahwa sudah ada kesepakatan antara Pemkot dan Pemprov di lapangan, dan hanya tinggal dituangkan dalam bentuk administrasi, penyerahan aset provinsi ke Pemkot. Namun yang terjadi justru muncul polemik.
“Beberapa waktu yang lalu, kami sempat mengadakan Rapat Pembahas Proyek (RPP) dengan PUPR yang salah satu poinnya adalah mempertanyakan masalah berkaitan dengan jalan dan aset Pemkot. Yang kami dapatkan dari Kepala Dinas PUPR waktu itu menyatakan tidak ada masalah karena sudah ada kesepakatan antara pihak Pemkot dengan pihak provinsi di lapangan, tinggal dituangkan dalam bentuk administrasi, penyerahan aset provinsi ke Pemkot,” terangnya.
Terkait dengan langkah provinsi melakukan penyetopan kegiatan untuk sementara, Angkasa menyebut, kegiatan pembongkaran di area Rumah Sakit Islam adalah langkah yang tepat, dan menekankan bahwa proses pembangunan harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang baik.
“Harapan saya bahwa masalah ini memang tidak harus terulang, jangan sampai terulang di berikutnya. Karena ini kan proyek besar, memakan anggaran yang begitu besar, kalau misalnya tidak matang didalam perencanaan akan menjadi kendala kedepannya,” katanya.
Dirinya mengingatkan, pentingnya perencanaan yang detail dan akurat dalam suatu pembangunan, agar menghindari kendala dan masalah yang dapat merugikan masyarakat dan pengguna anggaran.
“Sehingga perlu perencanaan yang lebih detail dan akurat, serta pentingnya memasukkan proyek seperti ini ke dalam AMDAL dan perencanaan yang lebih matang untuk menghindari masalah serupa di masa depan,” tandasnya. (Putri/Adv)
